Anggaran Kelurahan di Makassar Berpotensi Dikurangi
Selasa, 03 November 2020 - 09:34 WIB
Anggaran dana kelurahan di kota Makassar berpotensi dikurangi karena realisasinya tidak maksimal. Foto: Ilustrasi
MAKASSAR - Anggaran dana kelurahan di Kota Makassar tahun 2021 berpotensi dikurangi karena realisasi di tiap kelurahan masih minim.
Hal itu setelah serapan anggaran baru Rp6 milliar dari Rp27 miliar pencairan tahap pertama, hingga bepotensi hasilkan sisa lebih pembiayaan (Silpa) sebesar Rp21 milliar.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan, minimnya realisasi berpotensi menghasilkan Silpa di akhir tahun hal ini akan menjadi tolak ukur penganggaran selanjutnya. Ada potensi bantuan pusat serta APBD dikurangi.
"Ini saya sayangkan, anggaran sudah depan mata kenapa tidak dicairkan, pergunakanlah untuk kelurahan kita masing-masing, kalau begini kondisinya ini jelas akan dikurangi anggaran bantuan dari pusat , kita di kota juga pasti akan kurangi," ujar legislator PPP ini.
Tahun lalu realisasi anggaran pemerintah sudah sangat minim kurang dari 50%, jika kembali terulang hal ini akan memperburuk citra pemerintah.
Lebih lanjut, dia juga cukup geram dengan kelurahan yang sudah memiliki kelengkapan administrasi namun belum mau menggunakan anggarannya.
"Kita sangat sayangkan, jadi belanjakan saja pakai pihak ketiga, banyak program yang belum terealisasi di Musrembang, kenapa mau tunggu-tunggu lagi nanti akhir tahun, kembali jadi Silpa, ini kita sangat sayangkan kelurahan yang tidak antisipasi hal ini," ucapnya.
Hal itu setelah serapan anggaran baru Rp6 milliar dari Rp27 miliar pencairan tahap pertama, hingga bepotensi hasilkan sisa lebih pembiayaan (Silpa) sebesar Rp21 milliar.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar Fasruddin Rusli mengatakan, minimnya realisasi berpotensi menghasilkan Silpa di akhir tahun hal ini akan menjadi tolak ukur penganggaran selanjutnya. Ada potensi bantuan pusat serta APBD dikurangi.
"Ini saya sayangkan, anggaran sudah depan mata kenapa tidak dicairkan, pergunakanlah untuk kelurahan kita masing-masing, kalau begini kondisinya ini jelas akan dikurangi anggaran bantuan dari pusat , kita di kota juga pasti akan kurangi," ujar legislator PPP ini.
Tahun lalu realisasi anggaran pemerintah sudah sangat minim kurang dari 50%, jika kembali terulang hal ini akan memperburuk citra pemerintah.
Lebih lanjut, dia juga cukup geram dengan kelurahan yang sudah memiliki kelengkapan administrasi namun belum mau menggunakan anggarannya.
"Kita sangat sayangkan, jadi belanjakan saja pakai pihak ketiga, banyak program yang belum terealisasi di Musrembang, kenapa mau tunggu-tunggu lagi nanti akhir tahun, kembali jadi Silpa, ini kita sangat sayangkan kelurahan yang tidak antisipasi hal ini," ucapnya.
tulis komentar anda