Pjs Gubernur Kepri Minta Diskresi ke Dubes Malaysia, Buka Perbatasan Antarnegara
Selasa, 03 November 2020 - 09:28 WIB
Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin melakukan lobi ke Kedutaan Besar (Dubes) Malaysia di Jakarta, Senin (2/11/2020))
JAKARTA - Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin melakukan lobi ke Kedutaan Besar (Dubes) Malaysia di Jakarta, Senin (2/11/2020). Kepada Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar, Bahtiar meminta diskresi supaya akses perbatasan antara Malaysia dengan Provinsi Kepri segera dibuka.
“Provinsi Kepri berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, disebabkan pandemi COVID-19 hubungan sosial dan budaya negara menjadi terganggu,” ujar Bahtiar Baharuddin.
Dijelaskan, tugasnya sebagai Pjs Gubernur adalah menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Kepri . Karena antara Provinsi Kepri dengan Malaysia masih serumpun dan masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan pertalian darah. Namun karena ditutupnya akses antar negara, menyebabkan hubungan keluarga menjadi terkendala.
Pihaknya menyampaikan apresiatif ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlun) yang sudah memfasilitasi pertemuan hari ini ( 2/11/2020) di Jakarta. “Bagaimana kedepannya perlu perhatian dari Pemerintah Negara Malaysia, karena pandemi ini menyebabkan sosial budaya menjadi terputus,” jelasnya.
Kepulauan Riau Indonesia, Johor Malaysia dan Singapura adalah satu kawasan yang tersambung berbatasan langsung dan saling interaksi secara ekonomi, sosial dan budaya. Hanya beda pulau dan beda negara. Ibaratnya seperi depok wilayah Prov Jabar, Tangerang Selatan Wilayah Provinssi Banten dan Jaksel Wilayah Prov DKI. Ketiga daerah tersebut akan sangat bermasalah jika ditutup aksesnya. "Bedanya ini adalah pulau-pulau yang didiami penduduk dengan negara yang berbeda,"sebutnya.
Pejabat aktif sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut memaparkan, banyak masyarakat Kepri yang memiliki keluarga di Johor Bahru, Malaysia. Adapun kebiasaannya, pergi pagi pulang sore. Begitu juga bagi masyarakat yang berobat, bekerja di Tanjung Pinang dan sekolah ke Johor Bahru, yang biasanya bisa pergi pagi pulang sore.
Sebagai contoh melalui pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjung Pinang Kepri biasanya rata-rata 1.500 sd 2.000 orang tiap hari lalu lalang ke Johor Bahru, dari pelabuhan lain juga sangat banyak. Hubungan interaksi masyarakat antar pulau tersebut sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.
Kerajaan Johor jaman dahulu di pimpin Sultan disebut Yang di Pertuan Besar (semacam Presiden, konteks) sedangkan Yang Dipertuan Muda (semacam Perdana Menteri, dalam konteks sekarang bekedudukan di Istana Kota Piring di Hulu Sungai Cerang dan Istana di Pulau Penyengat, mulai dari Yang DiPertuan Muda Pertama Daeng Marewa 1721-1728, Yang Dipertuan Muda II Daeng Chelak 1728 - 1745, Yang Dipertuan Muda III Daeng Kamboja 1745 - 1777, Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan Muda V Raja Ali Haji dan seterusnya.
Jadi hubungan sosial budaya tersebut berlangsung berabad-abag yang lalu. Namun sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu. Kerinduan masyarakat kepulauan riau dan masyarakat Johot Bahru pasti sangat tinggi.
“Provinsi Kepri berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, disebabkan pandemi COVID-19 hubungan sosial dan budaya negara menjadi terganggu,” ujar Bahtiar Baharuddin.
Dijelaskan, tugasnya sebagai Pjs Gubernur adalah menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Kepri . Karena antara Provinsi Kepri dengan Malaysia masih serumpun dan masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan pertalian darah. Namun karena ditutupnya akses antar negara, menyebabkan hubungan keluarga menjadi terkendala.
Pihaknya menyampaikan apresiatif ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlun) yang sudah memfasilitasi pertemuan hari ini ( 2/11/2020) di Jakarta. “Bagaimana kedepannya perlu perhatian dari Pemerintah Negara Malaysia, karena pandemi ini menyebabkan sosial budaya menjadi terputus,” jelasnya.
Kepulauan Riau Indonesia, Johor Malaysia dan Singapura adalah satu kawasan yang tersambung berbatasan langsung dan saling interaksi secara ekonomi, sosial dan budaya. Hanya beda pulau dan beda negara. Ibaratnya seperi depok wilayah Prov Jabar, Tangerang Selatan Wilayah Provinssi Banten dan Jaksel Wilayah Prov DKI. Ketiga daerah tersebut akan sangat bermasalah jika ditutup aksesnya. "Bedanya ini adalah pulau-pulau yang didiami penduduk dengan negara yang berbeda,"sebutnya.
Pejabat aktif sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut memaparkan, banyak masyarakat Kepri yang memiliki keluarga di Johor Bahru, Malaysia. Adapun kebiasaannya, pergi pagi pulang sore. Begitu juga bagi masyarakat yang berobat, bekerja di Tanjung Pinang dan sekolah ke Johor Bahru, yang biasanya bisa pergi pagi pulang sore.
Sebagai contoh melalui pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjung Pinang Kepri biasanya rata-rata 1.500 sd 2.000 orang tiap hari lalu lalang ke Johor Bahru, dari pelabuhan lain juga sangat banyak. Hubungan interaksi masyarakat antar pulau tersebut sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.
Kerajaan Johor jaman dahulu di pimpin Sultan disebut Yang di Pertuan Besar (semacam Presiden, konteks) sedangkan Yang Dipertuan Muda (semacam Perdana Menteri, dalam konteks sekarang bekedudukan di Istana Kota Piring di Hulu Sungai Cerang dan Istana di Pulau Penyengat, mulai dari Yang DiPertuan Muda Pertama Daeng Marewa 1721-1728, Yang Dipertuan Muda II Daeng Chelak 1728 - 1745, Yang Dipertuan Muda III Daeng Kamboja 1745 - 1777, Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan Muda V Raja Ali Haji dan seterusnya.
Jadi hubungan sosial budaya tersebut berlangsung berabad-abag yang lalu. Namun sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu. Kerinduan masyarakat kepulauan riau dan masyarakat Johot Bahru pasti sangat tinggi.
tulis komentar anda