GM FKPPI Jatim Larang Anggota Gunakan Atribut Organisasi untuk Politik Praktis
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 13:45 WIB
Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono
SURABAYA - Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI/Polri ( GM FKPPI ) Jatim melarang seluruh anggotanya, melakukan tindakan politik praktis dengan memakai atribut organisasi GM FKPPI. Larangan tegas ini sesuai arahan dari Panglima TNI dan arahan Ketua Umum Pengurus Pusat GM FKPPI.
"Arahan Panglima TNI dan Ketum GM FKPPI sudah jelas, bahwa semua anggota GM FKPPI dilarang menggunakan atribut dan simbol-simbol atau mengatasnamakan organisasi untuk dukung-mendukung calon dalam Pilkada. Secara organisasi kita harus netral, dan GM FKPPI Jatim siap melaksanakan arahan Panglima TNI dan Ketum PP GM FKPPI," kata Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, Jumat (16/10/2020).
(Baca juga: Tak Terima Dibilang Anunya Kecil dan Loyo di Ranjang, PNS di Probolinggo Laporkan Istri ke Polisi )
Menurut Didik, arahan dari Panglima TNI agar tidak terlibat dalam politik praktis menggunakan atribut organasi tidak hanya berlaku bagi GM FKPPI saja. Tapi juga seluruh organisasi yang tergabung dalam Keluarga Besar TNI (KBT). Yakni; PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, KB FKPPI, HIPAKAD, PPM, PERIP, PIVERI, Paguyuban Purnawirawan Kowad, Dharma Pertiwi, IKKT Pragati Wira Anggini, Persit KCK, PIA Ardhya Garini dan Jalasenastri, seperti tertuang di Surat Nomor B/424/X/2020 Tanggal 9 Oktober yang ditanda tangani Asisten Teritorial Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Madsuni.
"Panglima TNI juga memerintahkan organisasi KBT memberikan pembinaan kepada anggotanya, supaya tidak ada celah untuk dipolitisasi, dimanfaatkan, disalahgunakan pihak tertentu untuk terlibat kegiatan politik praktis yang dapat merusak citra keluarga besar TNI di masyarakat," ujarnya.
Sementara dalam instruksi Ketua Umum PP GM FKPPI Dwi Rianta Soebakti, lanjut Didik, barang siapa yang melanggar aturan ini akan diberikan sanksi organisasi. "Ketum PP GM FKPPI juga meminta saat melakukan kegiatan dan konsolidasi organisasi harus menjaga nama baik dan citra KBT serta menjaga netralitas organisasi. Saya kira ini penting untuk dilakukan seluruh anggota GM FKPPI," ungkap mantan Aktivis '98 Universitas Airlangga ini.
(Baca juga: Kombinasi Obat COVID-19 Racikan Unair Raih Rekomendasi Kemenkes )
Memasuki masa Pilkada serentak 2020 ini, kata Didik, sudah sepatutnya semua elemen masyarakat menjaga situasi agar tetap aman, nyaman dan kondusif. Tujuannya agar agenda politik bisa berjalan dengan baik, tidak mengganggu perekonomian nasional yang saat ini tengah tertekan, akibat pandemi COVID-19.
Didik juga berpesan, agar semua anggota GM FKPPI Jatim untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Saat melakukan kegiatan di luar ruangan selalu menggunakan masker, menerapkan physical distancing dan sering mencuci tangan pakai sabun.
"Grafik positif COVID-19 di Jatim sudah mulai menurun. Mari kita jaga itu. Jangan sampai terjadi ledakan selanjutnya. Apalagi dimasa Pilkada saat ini, semua harus mematuhi protokol kesehatan. Anggota GM FKPPI harus bisa memberikan contoh dan ikut menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan," pungkasnya.
"Arahan Panglima TNI dan Ketum GM FKPPI sudah jelas, bahwa semua anggota GM FKPPI dilarang menggunakan atribut dan simbol-simbol atau mengatasnamakan organisasi untuk dukung-mendukung calon dalam Pilkada. Secara organisasi kita harus netral, dan GM FKPPI Jatim siap melaksanakan arahan Panglima TNI dan Ketum PP GM FKPPI," kata Sekretaris GM FKPPI Jatim, Didik Prasetiyono, Jumat (16/10/2020).
(Baca juga: Tak Terima Dibilang Anunya Kecil dan Loyo di Ranjang, PNS di Probolinggo Laporkan Istri ke Polisi )
Menurut Didik, arahan dari Panglima TNI agar tidak terlibat dalam politik praktis menggunakan atribut organasi tidak hanya berlaku bagi GM FKPPI saja. Tapi juga seluruh organisasi yang tergabung dalam Keluarga Besar TNI (KBT). Yakni; PEPABRI, LVRI, PPAD, PPAL, PPAU, KB FKPPI, HIPAKAD, PPM, PERIP, PIVERI, Paguyuban Purnawirawan Kowad, Dharma Pertiwi, IKKT Pragati Wira Anggini, Persit KCK, PIA Ardhya Garini dan Jalasenastri, seperti tertuang di Surat Nomor B/424/X/2020 Tanggal 9 Oktober yang ditanda tangani Asisten Teritorial Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Madsuni.
"Panglima TNI juga memerintahkan organisasi KBT memberikan pembinaan kepada anggotanya, supaya tidak ada celah untuk dipolitisasi, dimanfaatkan, disalahgunakan pihak tertentu untuk terlibat kegiatan politik praktis yang dapat merusak citra keluarga besar TNI di masyarakat," ujarnya.
Sementara dalam instruksi Ketua Umum PP GM FKPPI Dwi Rianta Soebakti, lanjut Didik, barang siapa yang melanggar aturan ini akan diberikan sanksi organisasi. "Ketum PP GM FKPPI juga meminta saat melakukan kegiatan dan konsolidasi organisasi harus menjaga nama baik dan citra KBT serta menjaga netralitas organisasi. Saya kira ini penting untuk dilakukan seluruh anggota GM FKPPI," ungkap mantan Aktivis '98 Universitas Airlangga ini.
(Baca juga: Kombinasi Obat COVID-19 Racikan Unair Raih Rekomendasi Kemenkes )
Memasuki masa Pilkada serentak 2020 ini, kata Didik, sudah sepatutnya semua elemen masyarakat menjaga situasi agar tetap aman, nyaman dan kondusif. Tujuannya agar agenda politik bisa berjalan dengan baik, tidak mengganggu perekonomian nasional yang saat ini tengah tertekan, akibat pandemi COVID-19.
Didik juga berpesan, agar semua anggota GM FKPPI Jatim untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Saat melakukan kegiatan di luar ruangan selalu menggunakan masker, menerapkan physical distancing dan sering mencuci tangan pakai sabun.
"Grafik positif COVID-19 di Jatim sudah mulai menurun. Mari kita jaga itu. Jangan sampai terjadi ledakan selanjutnya. Apalagi dimasa Pilkada saat ini, semua harus mematuhi protokol kesehatan. Anggota GM FKPPI harus bisa memberikan contoh dan ikut menyosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan," pungkasnya.
(msd)
tulis komentar anda