BPJS Watch Pertanyakan Belum Adanya Payung Hukum Penurunan BPJS Kesehatan
Rabu, 06 Mei 2020 - 13:46 WIB
BPJS Watch mempertanyakan payung hukum penurunan iuran bulanan BPJS Kesehatan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Belum adanya payung hukum yang jelas tentang penurunan iuran bulanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dipertanyakan BPJS Watch. Pemerintah seharusnya menerbitkan peraturan presiden (Perpres) untuk merevisi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan.
Kenaikan tarif iuran bulan untuk peserta mandiri telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada Februari lalu. BPJS Kesehatan butuh waktu tiga bulan untuk menyesuaikan tarif iuran ke semula lagi. Itupun dihitung mulai April. “Ini artinya peserta yang sudah membayar iuran di bulan April mempunyai kelebihan dan dikompensasi pada Mei ini,” ujar Koordinatoor BPJS Watch Timboel Siregar, Rabu (6/5/2020).
Penurunan ini tentu patut disambut baik apalagi di tengah perekonomian yang terpuruk ini. Namun, proses eksekusi penyesuaian iuran itu tidak ada perpres yang merevisi aturan sebelumnya. “Saya kira tidak tepat bila proses eksekusi penurunan ini yang sudah diubah di IT BPJS Kesehatan tanpa kehadiran perpres revisi ini,” tutur Timboel.
Pada Mei ini, sistem IT BPJS Kesehatan memang sudah mengikuti putusan MA. Iuran kelas I mandiri nilainya Rp80 ribu. Peserta yang telah membayar pada April lalu, maka tidak perlu membayar lagi karena mempunyai kelebihan iuran. Kelas II ada kelebihan Rp59.000 sehingga Mei tidak perlu membayar dan Juni masih ada kelebihan Rp8.000.
Kenaikan tarif iuran bulan untuk peserta mandiri telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada Februari lalu. BPJS Kesehatan butuh waktu tiga bulan untuk menyesuaikan tarif iuran ke semula lagi. Itupun dihitung mulai April. “Ini artinya peserta yang sudah membayar iuran di bulan April mempunyai kelebihan dan dikompensasi pada Mei ini,” ujar Koordinatoor BPJS Watch Timboel Siregar, Rabu (6/5/2020).
Penurunan ini tentu patut disambut baik apalagi di tengah perekonomian yang terpuruk ini. Namun, proses eksekusi penyesuaian iuran itu tidak ada perpres yang merevisi aturan sebelumnya. “Saya kira tidak tepat bila proses eksekusi penurunan ini yang sudah diubah di IT BPJS Kesehatan tanpa kehadiran perpres revisi ini,” tutur Timboel.
Pada Mei ini, sistem IT BPJS Kesehatan memang sudah mengikuti putusan MA. Iuran kelas I mandiri nilainya Rp80 ribu. Peserta yang telah membayar pada April lalu, maka tidak perlu membayar lagi karena mempunyai kelebihan iuran. Kelas II ada kelebihan Rp59.000 sehingga Mei tidak perlu membayar dan Juni masih ada kelebihan Rp8.000.
Lihat Juga :