Oknum ASN DLH Bandung Barat Diduga Manipulasi Data TKK
Rabu, 07 Oktober 2020 - 12:37 WIB
Apung mengaku, sudah menanyakan langsung terkait hal ini kepada T. Dia mengakui telah mengganti 6 TKK yang direkomendasi Dinas Perkim lantaran saat diverifikasi mereka tidak mengangkat telepon. Atas inisiatif T akhirnya ke enam orang yang baru dimasukan dalam daftar calon TKK meski tidak mengantongi rekomendasi Dinas Perkim. T mengakui apa yang dilakukannya maladministrasi dan sebuah kehilapan.
"Yang bersangkutan (T) sudah mengakui salah dan hilap. Dia diberi sanksi, bukan hanya lisan tapi juga administrasi. Kalau ada informasi jual beli atau setoran uang dari TKK ke T, itu bukan urusan dinas dan di luar sepengetahuan kami," ucapnya.
(Baca juga: Diblokade Massa, Ini Cerita Warga Terjebak di Flyover Pasupati )
Mengenai hal ini Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, jika persoalan TKK adalah urusan teknis di dinas masing-masing. Soal adanya manipulasi data, atau ada yang menyetorkan uang karena dijanjikan bisa masuk jadi TKK, dirinya tidak mengetahui. Ketika muncul masalah maka harus diselesaikan dan oknum yang bermainnya mesti bertanggungjawab.
"TKK itu urusan teknis di dinas, bapa tidak tahu. Tapi kalau ada yang 'bermain' oknumnya kejar, harus tanggungjawab. Bapa tidak mau ada ASN yang menjanjikan bisa masukin TKK, kan sudah ada contoh (ASN ditangkap). Itu harus jadi pelajaran," tegasnya.
"Yang bersangkutan (T) sudah mengakui salah dan hilap. Dia diberi sanksi, bukan hanya lisan tapi juga administrasi. Kalau ada informasi jual beli atau setoran uang dari TKK ke T, itu bukan urusan dinas dan di luar sepengetahuan kami," ucapnya.
(Baca juga: Diblokade Massa, Ini Cerita Warga Terjebak di Flyover Pasupati )
Mengenai hal ini Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, jika persoalan TKK adalah urusan teknis di dinas masing-masing. Soal adanya manipulasi data, atau ada yang menyetorkan uang karena dijanjikan bisa masuk jadi TKK, dirinya tidak mengetahui. Ketika muncul masalah maka harus diselesaikan dan oknum yang bermainnya mesti bertanggungjawab.
"TKK itu urusan teknis di dinas, bapa tidak tahu. Tapi kalau ada yang 'bermain' oknumnya kejar, harus tanggungjawab. Bapa tidak mau ada ASN yang menjanjikan bisa masukin TKK, kan sudah ada contoh (ASN ditangkap). Itu harus jadi pelajaran," tegasnya.
(msd)
Lihat Juga :