Besok, Ratusan Ribu Buruh Jawa Barat Mogok Kerja
Senin, 05 Oktober 2020 - 15:11 WIB
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto. Foto/iNewsTV/Arif Budianto
BANDUNG - Ratusan ribu buruh di Jawa Barat diperkirakan bakal ikut aksi mogok nasional menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja mulai besok, Selasa (6/10/2020). Rencananya, aksi mogok bakal digelar hingga 8 Oktober 2020 atau selama tiga hari.
"Aksi mogok akan dilaksanakan secara serentak di semua kabupaten dan kota se-Indonesia. Di Jawa barat paling tidak akan diikuti ratusan ribu buruh, terutama mereka yang berserikat," jelas Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto, Senin (5/10/2020). (Baca juga: Dihadang Polisi, Massa Aliansi Buruh Bekasi Melawan Gagal Demo ke DPR )
Tak hanya aksi mogok kerja, hari ini buruh di Jawa Barat juga ikut menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung DPR RI di Jakarta. Tujuannya agar DPR RI mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja yang sebentar lagi akan dibawa ke tingkat Paripurna. (Baca juga: RUU Cipta Kerja Berpeluang Bakal Disahkan Hari Ini )
"Dua Fraksi PKS dan Demokrat menolak RUU ini dilanjutkan ke Paripurna. Sementara tujuh fraksi sepakat. Kami sangat sangat menyayangkan keputusan dewan dan Pemerintah. Kami buruh kecewa dan marah kepada DPR RI, karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat," kata dia.
"Aksi mogok akan dilaksanakan secara serentak di semua kabupaten dan kota se-Indonesia. Di Jawa barat paling tidak akan diikuti ratusan ribu buruh, terutama mereka yang berserikat," jelas Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto Ferianto, Senin (5/10/2020). (Baca juga: Dihadang Polisi, Massa Aliansi Buruh Bekasi Melawan Gagal Demo ke DPR )
Tak hanya aksi mogok kerja, hari ini buruh di Jawa Barat juga ikut menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung DPR RI di Jakarta. Tujuannya agar DPR RI mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja yang sebentar lagi akan dibawa ke tingkat Paripurna. (Baca juga: RUU Cipta Kerja Berpeluang Bakal Disahkan Hari Ini )
"Dua Fraksi PKS dan Demokrat menolak RUU ini dilanjutkan ke Paripurna. Sementara tujuh fraksi sepakat. Kami sangat sangat menyayangkan keputusan dewan dan Pemerintah. Kami buruh kecewa dan marah kepada DPR RI, karena DPR RI tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat," kata dia.
Lihat Juga :