PHRI Jabar Galau Soal Hotel Jadi Pusat Isolasi COVID-19, Kenapa?
Senin, 28 September 2020 - 18:48 WIB
Herman menyebutkan, saat ini, 17 hotel di Jabar menyatakan kesiapannya menampung pasien COVID-19. Menurutnya, akibat ketidakjelasan pemerintah, termasuk penolakan masyarakat, hotel yang siap beralih fungsi tersebut jumlahnya naik turun.
"Sebelumnya ada 17 hotel, kemudian naik menjadi 23, dan sekarang turun lagi jadi 17. Mayoritas ada di Bandung, sekitar 13 hotel," ungkapnya.
Oleh karenanya, Herman berharap, pemerintah, khususnya Pemprov Jabar mengambil langkah lebih cepat dalam menentukan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia menekankan, pihaknya sangat membutuhkan kepastian karena pihak hotel pun berkejaran dengan pemesanan dari masyarakat menjelang akhir tahun.
"Setiap akhir tahun mulai November sampai Desember okupansi hotel akan tumbuh. Ketika pemesanan ini menumpuk, maka akan lebih sulit melakukan pembatalan bagi konsumen yang telah memesan. Kita tunggu kepastian dari pemerintah," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia beralasan, pembayaran pemesanan hotel dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
"Kita harus menelaah juga berapa harga hotel yang akan dijadikan ruang isolasi. Harga yang dikeluarkan Gubernur dan BPKP tidak boleh berbeda, makanya saya belum bisa memberikan data detailnya," terangnya.
"Sebelumnya ada 17 hotel, kemudian naik menjadi 23, dan sekarang turun lagi jadi 17. Mayoritas ada di Bandung, sekitar 13 hotel," ungkapnya.
Oleh karenanya, Herman berharap, pemerintah, khususnya Pemprov Jabar mengambil langkah lebih cepat dalam menentukan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia menekankan, pihaknya sangat membutuhkan kepastian karena pihak hotel pun berkejaran dengan pemesanan dari masyarakat menjelang akhir tahun.
"Setiap akhir tahun mulai November sampai Desember okupansi hotel akan tumbuh. Ketika pemesanan ini menumpuk, maka akan lebih sulit melakukan pembatalan bagi konsumen yang telah memesan. Kita tunggu kepastian dari pemerintah," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia beralasan, pembayaran pemesanan hotel dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
"Kita harus menelaah juga berapa harga hotel yang akan dijadikan ruang isolasi. Harga yang dikeluarkan Gubernur dan BPKP tidak boleh berbeda, makanya saya belum bisa memberikan data detailnya," terangnya.
Lihat Juga :