Terancam Banyak Napi di Rutan Baturaja Tak Terdaftar di DPT
Senin, 28 September 2020 - 15:07 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
BATURAJA - Pemilih di Rutan Baturaja banyak terancam tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan pilkada serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Pasalnya banyak narapidana (napi) yang berada di sana yang tak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Komisioner KPU Bidang Perencanaan Data dan informasi Rahmad Hidayat menjelaskan untuk data penghuni lapas yang diserahkan ke pihaknya mencapai 183 orang. Namun, dari jumlah itu hanya 98 orang yang data elemenya lengkap maksutnya memiliki NIK yang terdaftar di Disdukcapil OKU.
"Yang bisa masuk ke DPS hanya 98 orang itu setelah kami cek, jadi saat ini kami masih berkoordinasi ke Disdukcapil OKU," ucap Rahmad ditanya usai acara uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS), Selasa (28/9/2020). (BACA JUGA: Pakar Epidemi: Ayo Pak Jokowi Pimpin Langsung Komando Kendali Pandemi)
Memang dipemilih Rutan Baturaja, kata Rahmad banyak elemen datanya tidak lengkap. "Untuk yang lain tidak terlalu ada persoalan. Kalau lapas ini mereka menyampaikan tidak lengkap, kita akan proyeksikan DPSHP dan koordinasi dengan Capil,"katanya.
Seraya mengatakan pihaknya melakukan uji publik DPS ini melibatkan PPK dan saat ini setiap PPS sudah membuka posko pengaduan.
Pasalnya banyak narapidana (napi) yang berada di sana yang tak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Komisioner KPU Bidang Perencanaan Data dan informasi Rahmad Hidayat menjelaskan untuk data penghuni lapas yang diserahkan ke pihaknya mencapai 183 orang. Namun, dari jumlah itu hanya 98 orang yang data elemenya lengkap maksutnya memiliki NIK yang terdaftar di Disdukcapil OKU.
"Yang bisa masuk ke DPS hanya 98 orang itu setelah kami cek, jadi saat ini kami masih berkoordinasi ke Disdukcapil OKU," ucap Rahmad ditanya usai acara uji publik Daftar Pemilih Sementara (DPS), Selasa (28/9/2020). (BACA JUGA: Pakar Epidemi: Ayo Pak Jokowi Pimpin Langsung Komando Kendali Pandemi)
Memang dipemilih Rutan Baturaja, kata Rahmad banyak elemen datanya tidak lengkap. "Untuk yang lain tidak terlalu ada persoalan. Kalau lapas ini mereka menyampaikan tidak lengkap, kita akan proyeksikan DPSHP dan koordinasi dengan Capil,"katanya.
Seraya mengatakan pihaknya melakukan uji publik DPS ini melibatkan PPK dan saat ini setiap PPS sudah membuka posko pengaduan.
Lihat Juga :