PSI Minta Pemkab Wondama Umumkan Nilai Peserta Tes CPNS
Sabtu, 26 September 2020 - 20:41 WIB
WONDAMA - Ratusan massa memblokade jalan Raya Wasior – Rasiei tepatnya di Jembatan Kali Kabauw, Papua Barat, Sabtu (26/09/2020). Blokade ini dilakukan oleh massa sekitar 3 jam lamanya.
Salah satu peserta aksi yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa pemalangan karena massa kecewa dengan hasil pengumuman yang kecewa dengan pengumuman hasil test CPNS formasi tahun 2018 di Teluk Wondama yang dinilai tidak transparan.
Tidak adanya transparansi ini, menurutnya bisa dilihat dari pengumuman CPNS yang tidak mencantumkan nilai atau skor peserta ujian CPNS. Sehingga ada kecurigaan dari massa bahwa ada unsur KKN dalam penentuan siapa saja yang lolos sebagai CPNS Formasi 2018 di Teluk Wondama. (BACA JUGA: Dituding Serobot Lahan PT DJL, Sejumlah Pastor Dilaporkan ke Polda Riau)
Setelah pimpinan daerah hadir menemui massa, akhirnya massa mau membuka palang blokade atau palang. Namun akan membuat surat pernyataan sebagai bentuk protes terhadap pengumuman CPNS yang tidak transparan.
Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Teluk Wondama, Andris B. Worisio saat diminta menanggapi hal ini berharap Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa mendengar apa yang menjadi permintaan masyarakat. Menurutnya transparansi dalam perekrutan CPNS harus dilakukan dalam rangka menjunjung tinggi asaz keadilan.
“Pengumuman ini harus jelas, teman-teman yang tidak lulus ini karena memang skor (nilai) mereka tidak mencapai, atau ada kebijakan lain. Saya harap BKD harus publikasikan hasil dan nilai tes semua peserta ujian CPNS, demi mewujudkan keadilan,” kata dia dalam keterangan pers tertulisnya, Sabtu (26/9/2020).
“Tidak hanya itu, dengan transparansi kita juga berharap kedepan ASN di Teluk Wondama memiliki kualitas dan kualifikasi yang baik. Jangan sampai ada yang secara kemampuan lolos, namun tidak diloloskan. Sehingga kita bertanya ada apa, karena ada masyarakat mengatakan bahwa memiliki skor tinggi saat tes, namun dinyatakan tidak lolos, sementara yang skornya rendah lolos,” tegasnya. (BACA JUGA: Puluhan Karyawan Tiga Bank di Kota Sorong Positif COVID-19)
Ia mencontohkan, pencantuman skor atau nilai seperti pengumuman CPNS yang dilakukan oleh Pemkab Manokwari. “Kabupaten Manokwari melampirkan skor, Kabupaten lainnya harusnya juga demikian, makanya ada apa di Wondama kenapa sampai skor (nilai) tidak diumumkan, apa ada yang ditutupi,” tanya Mantan Sekretaris BEM UNIPA ini.
Masih kata Worisio, dalam ujian CPNS ada beberapa hal yang dinilai yaitu Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelejensia Umum, Tes Wawasan Kebangsaan.
“Nanti semua akan diakumulasi untuk OAP minimal 260 sementara pendatang 280. Bisa dihitung skor dari situ, kalau lebih dari 260 berarti memenuhi passing grade, namun kalau ada banyak yang mencapai passing grade kan tinggal dirangking siapa yang ranking 1 dan seterusnya,” tuturnya.
Oleh karenanya, dalam kesempatan ini sebagai anak muda Wondama Ia berharap Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menjunjung tinggi Pemerintahan yang baik dan bersih dengan mempublikasikan hasil test CPNS secara transparan.
“Jika skor semua dipublis, Jangan ada unsur KKN dan politik didalamnya. saya rasa semua akan puas jika Pemerintah transparan,”pungkasnya.
Salah satu peserta aksi yang enggan disebutkan identitasnya mengungkapkan bahwa pemalangan karena massa kecewa dengan hasil pengumuman yang kecewa dengan pengumuman hasil test CPNS formasi tahun 2018 di Teluk Wondama yang dinilai tidak transparan.
Tidak adanya transparansi ini, menurutnya bisa dilihat dari pengumuman CPNS yang tidak mencantumkan nilai atau skor peserta ujian CPNS. Sehingga ada kecurigaan dari massa bahwa ada unsur KKN dalam penentuan siapa saja yang lolos sebagai CPNS Formasi 2018 di Teluk Wondama. (BACA JUGA: Dituding Serobot Lahan PT DJL, Sejumlah Pastor Dilaporkan ke Polda Riau)
Setelah pimpinan daerah hadir menemui massa, akhirnya massa mau membuka palang blokade atau palang. Namun akan membuat surat pernyataan sebagai bentuk protes terhadap pengumuman CPNS yang tidak transparan.
Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Teluk Wondama, Andris B. Worisio saat diminta menanggapi hal ini berharap Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa mendengar apa yang menjadi permintaan masyarakat. Menurutnya transparansi dalam perekrutan CPNS harus dilakukan dalam rangka menjunjung tinggi asaz keadilan.
“Pengumuman ini harus jelas, teman-teman yang tidak lulus ini karena memang skor (nilai) mereka tidak mencapai, atau ada kebijakan lain. Saya harap BKD harus publikasikan hasil dan nilai tes semua peserta ujian CPNS, demi mewujudkan keadilan,” kata dia dalam keterangan pers tertulisnya, Sabtu (26/9/2020).
“Tidak hanya itu, dengan transparansi kita juga berharap kedepan ASN di Teluk Wondama memiliki kualitas dan kualifikasi yang baik. Jangan sampai ada yang secara kemampuan lolos, namun tidak diloloskan. Sehingga kita bertanya ada apa, karena ada masyarakat mengatakan bahwa memiliki skor tinggi saat tes, namun dinyatakan tidak lolos, sementara yang skornya rendah lolos,” tegasnya. (BACA JUGA: Puluhan Karyawan Tiga Bank di Kota Sorong Positif COVID-19)
Ia mencontohkan, pencantuman skor atau nilai seperti pengumuman CPNS yang dilakukan oleh Pemkab Manokwari. “Kabupaten Manokwari melampirkan skor, Kabupaten lainnya harusnya juga demikian, makanya ada apa di Wondama kenapa sampai skor (nilai) tidak diumumkan, apa ada yang ditutupi,” tanya Mantan Sekretaris BEM UNIPA ini.
Masih kata Worisio, dalam ujian CPNS ada beberapa hal yang dinilai yaitu Tes Karakteristik Pribadi, Tes Intelejensia Umum, Tes Wawasan Kebangsaan.
“Nanti semua akan diakumulasi untuk OAP minimal 260 sementara pendatang 280. Bisa dihitung skor dari situ, kalau lebih dari 260 berarti memenuhi passing grade, namun kalau ada banyak yang mencapai passing grade kan tinggal dirangking siapa yang ranking 1 dan seterusnya,” tuturnya.
Oleh karenanya, dalam kesempatan ini sebagai anak muda Wondama Ia berharap Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menjunjung tinggi Pemerintahan yang baik dan bersih dengan mempublikasikan hasil test CPNS secara transparan.
“Jika skor semua dipublis, Jangan ada unsur KKN dan politik didalamnya. saya rasa semua akan puas jika Pemerintah transparan,”pungkasnya.
(vit)
tulis komentar anda