Fahira Idris: Mobilitas dan Kapasitas Fasilitas Kesehatan Jadi Tantangan PSBB DKI
Jum'at, 25 September 2020 - 16:38 WIB
Dia melanjutkan, seiring terus meningkatnya kapasitas tes massal (testing) disertai pelacakan (tracing) dan tindakan medis (treatment) atau 3T selama PSBB di Jakarta, kapasitas fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis juga harus selalu siap menghadapi lonjakan kasus positif. Fahira melihat Pemprov DKI Jakarta mempunyai concern yang sangat tinggi mempersiapkan kapasitas fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis untuk mengantisipasi lonjakan kasus.
Berbagai terobosan dilakukan Pemprov DKI agar warga yang positif Covid-19 mendapat fasilitas dan perawatan medis sehingga penyebaran virus bisa diputus. Menurut Fahira, sebagai wilayah dengan kasus positif terbanyak, Pemprov DKI Jakarta memang sejak awal pandemi dituntut untuk selalu siap menghadapi berbagai kondisi penyebaran Covid-19.
Itulah kenapa dalam setiap kebijakan dan aksi penanggulangan Covid-19 didasarakan atas data dan kajian yang komprehensif dengan melibatkan pakar dan stakeholder yang lain. Termasuk saat mengambil kebijakan untuk mengetatkan kembali PSBB dan memperpanjangnya hingga 11 Oktober mendatang.
Selain mobilitas dan kesiapan fasilitas kesehatan, poin penting lain dari upaya besar melandaikan grafik dan mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah koordinasi yang erat dan intensif dengan daerah-daerah di sekitar Jakarta (Bodetabek). Pelandaian grafik kasus aktif di Jakarta, idealnya juga diikuti dengan melandaikan grafik di Bodetabek.
“Ini agar satu kawasan (Jabodetabek) yang punya interaksi erat ini mempunyai grafik yang senada atau terjadi penurunan grafik kasus aktif yang sama. Jika ini terjadi maka pengendalian penyebaran Covid-19 di Jakarta dan wilayah sekitar lebih efektif menutup celah terjadi lonjakan kembali. Untuk itu perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan Jakarta dengan daerah sekitarnya,” pungkas Fahira.
Berbagai terobosan dilakukan Pemprov DKI agar warga yang positif Covid-19 mendapat fasilitas dan perawatan medis sehingga penyebaran virus bisa diputus. Menurut Fahira, sebagai wilayah dengan kasus positif terbanyak, Pemprov DKI Jakarta memang sejak awal pandemi dituntut untuk selalu siap menghadapi berbagai kondisi penyebaran Covid-19.
Itulah kenapa dalam setiap kebijakan dan aksi penanggulangan Covid-19 didasarakan atas data dan kajian yang komprehensif dengan melibatkan pakar dan stakeholder yang lain. Termasuk saat mengambil kebijakan untuk mengetatkan kembali PSBB dan memperpanjangnya hingga 11 Oktober mendatang.
Selain mobilitas dan kesiapan fasilitas kesehatan, poin penting lain dari upaya besar melandaikan grafik dan mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah koordinasi yang erat dan intensif dengan daerah-daerah di sekitar Jakarta (Bodetabek). Pelandaian grafik kasus aktif di Jakarta, idealnya juga diikuti dengan melandaikan grafik di Bodetabek.
“Ini agar satu kawasan (Jabodetabek) yang punya interaksi erat ini mempunyai grafik yang senada atau terjadi penurunan grafik kasus aktif yang sama. Jika ini terjadi maka pengendalian penyebaran Covid-19 di Jakarta dan wilayah sekitar lebih efektif menutup celah terjadi lonjakan kembali. Untuk itu perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan Jakarta dengan daerah sekitarnya,” pungkas Fahira.
(hab)
Lihat Juga :