Pandemi COVID-19, Money Politics Diprediksi Berjaya di Pilkada

Lasiono menambahkan, pada era pandemi ini ada dua kebutuhan bertemu. Satu sisi masyarakat membutuhkan uang, di sisi lain ada kepentingan politik mengintai. "Untuk itu peran penting penegak hukum yang berwenang sangat diperlukan untuk memantau dan menindak lebih serius potensi politik uang tersebut,” ungkapnya.

Parahnya, katanya, adanya politik uang ini karena lemahnya kaderisasi dalam parpol untuk mengusung calon-calon berintegritas dan kompeten. Dari setiap pagelaran Pilkada jarang muncul kandidat yang benar-benar telah menjalani proses pengkaderan yang matang serta disiapkan untuk menjadi pemimpin rakyat.

Kebanyakan yang muncul adalah tokoh-tokoh karbitan yang berhasrat untuk menjadi kepala daerah. “Karena tidak memiliki modal sosial, ketokohan, dan modal politik mengharuskan mereka harus bertransaksi politik uang dengan pemilih dan kelompok masyarakat,” ucapnya. (Baca: Soal Politik Uang di Pilkada, Mahfud MD Bilang Ada yang Eceran dan Borongan )

Lasiono kemudian menunjukan bukti nyata yang bisa dilihat dalam Pilkada 2020. Sebagian besar banyak tokoh yang dicalonkan partai politik merupakan kader karbitan. Praktik politik uang dalam kontestasi politik elektoral era pandemi COVID-19 juga tak lepas dari efek sistem pemilu yang masih sama.

“Sistem ini membuat para kandidat harus berlomba-lomba meraih suara sebanyak-banyaknya dengan menggunakan berbagai cara. Dan politik uang dianggap adalah cara yang paling ampuh dan efektif untuk meraih suara,” jelasnya.