Berharap Bantuan, Puluhan Rumah Mewah di Pekalongan Ditempel Stiker Miskin
Selasa, 05 Mei 2020 - 09:51 WIB
Peraturan desa ini guna mengantisipasi salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. “ Untuk warga yang sebenarnya kaya namun nekat menerima, maka akan dilakukan pendekatan serta diminta mundur,” jelasnya.
Sejumlah warga tetap memasang dan tidak mencopotnya bahkan penghuni cenderung cuek saja di lebeli sebagai warga miskin. Namun ada pula yang merasa malu dan siap mengembalikan, karena sudah sebagai warga yang mampu.
“Saya sudah sejak tahun 2015 menerima bantuan sosial ini, karena waktu itu memang kondisi ekonomi benar- benar terpuruk. Namun saat ini kami sudah lumayan bagus, sehingga ketika ditempel sebagai warga miskin saya rasanya malu dan ingin mengembalikan,” ungkap Murdiyanti, salah satu pemilik rumah penerima PKH dan BNPT.
Warga yang kondisinya sudah mampu ini jumlahnya sekitar 10% di setiap desa di seluruh Kabupaten Pekalongan. “ Setiap desa ada sekitar 10% yang tidak tepat sasaran, karena kurang update data. Mereka seharusnya sudah tidak berhak menerima dana PKH dan BPNT serta harus segera dikeluarkan dari daftar warga miskin, dengan intervensi desa juga dari Dinas Sosial,” jelas Purwo Aji, koordinator petugas TKSK Kabupaten Pekalongan.
Dari data yang ada, jumlah penerima bantuan PKH dan BNPT ada lebih dari 36.000 KK di Kabupaten Pekalongan. Pendataan dilakukan sejak beberapa tahun dan update data belum seluruhnya dilakukan sehingga ada yang terlihat salah sasaran.
Sejumlah warga tetap memasang dan tidak mencopotnya bahkan penghuni cenderung cuek saja di lebeli sebagai warga miskin. Namun ada pula yang merasa malu dan siap mengembalikan, karena sudah sebagai warga yang mampu.
“Saya sudah sejak tahun 2015 menerima bantuan sosial ini, karena waktu itu memang kondisi ekonomi benar- benar terpuruk. Namun saat ini kami sudah lumayan bagus, sehingga ketika ditempel sebagai warga miskin saya rasanya malu dan ingin mengembalikan,” ungkap Murdiyanti, salah satu pemilik rumah penerima PKH dan BNPT.
Warga yang kondisinya sudah mampu ini jumlahnya sekitar 10% di setiap desa di seluruh Kabupaten Pekalongan. “ Setiap desa ada sekitar 10% yang tidak tepat sasaran, karena kurang update data. Mereka seharusnya sudah tidak berhak menerima dana PKH dan BPNT serta harus segera dikeluarkan dari daftar warga miskin, dengan intervensi desa juga dari Dinas Sosial,” jelas Purwo Aji, koordinator petugas TKSK Kabupaten Pekalongan.
Dari data yang ada, jumlah penerima bantuan PKH dan BNPT ada lebih dari 36.000 KK di Kabupaten Pekalongan. Pendataan dilakukan sejak beberapa tahun dan update data belum seluruhnya dilakukan sehingga ada yang terlihat salah sasaran.
(nbs)
Lihat Juga :