Akademisi Desak Polri Tindak Penyebar Disinformasi Pengamanan Kejaksaan oleh TNI
Senin, 13 Juli 2026 - 11:23 WIB
Anhusadar juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pemberantasan korupsi merupakan agenda prioritas nasional serta mengingatkan seluruh institusi negara agar terus melakukan introspeksi diri dan memperbaiki tata kelola kelembagaan.
"Pesan Presiden patut menjadi pegangan bersama. Introspeksi diri diperlukan agar setiap institusi semakin profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Namun, semangat pembenahan itu jangan dibelokkan menjadi ruang untuk memproduksi fitnah ataupun disinformasi yang justru merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kritik yang konstruktif harus didukung, tetapi propaganda yang memecah belah bangsa harus ditindak tegas sesuai hukum," ujarnya.
Lebih lanjut, Anhusadar mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, menjaga kualitas ruang informasi merupakan tanggung jawab bersama agar demokrasi tetap berjalan sehat dan persatuan nasional tetap terpelihara.
"Indonesia membutuhkan ruang publik yang dipenuhi argumentasi, data, dan etika, bukan kebisingan akibat hoaks dan propaganda. Ketika seluruh elemen bangsa bersatu mendukung penegakan hukum dan menolak disinformasi, maka cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkeadilan akan semakin mudah diwujudkan," pungkasnya.
"Pesan Presiden patut menjadi pegangan bersama. Introspeksi diri diperlukan agar setiap institusi semakin profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Namun, semangat pembenahan itu jangan dibelokkan menjadi ruang untuk memproduksi fitnah ataupun disinformasi yang justru merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kritik yang konstruktif harus didukung, tetapi propaganda yang memecah belah bangsa harus ditindak tegas sesuai hukum," ujarnya.
Lebih lanjut, Anhusadar mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, menjaga kualitas ruang informasi merupakan tanggung jawab bersama agar demokrasi tetap berjalan sehat dan persatuan nasional tetap terpelihara.
"Indonesia membutuhkan ruang publik yang dipenuhi argumentasi, data, dan etika, bukan kebisingan akibat hoaks dan propaganda. Ketika seluruh elemen bangsa bersatu mendukung penegakan hukum dan menolak disinformasi, maka cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkeadilan akan semakin mudah diwujudkan," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :