Perbaikan MBG Harus Dimulai dari Ketepatan Sasaran hingga Transparansi Tata Kelola
Kamis, 09 Juli 2026 - 17:05 WIB
Emrus juga menilai aspek transparansi perlu menjadi bagian penting dalam pengelolaan MBG. Ia mengusulkan agar dapur penyedia makanan dirancang lebih terbuka sehingga proses produksi dapat diawasi oleh masyarakat.
"Pengawasan publik sangat penting. Dapur sebaiknya dibuat lebih transparan sehingga masyarakat dapat melihat langsung proses pengolahan makanan. Dengan begitu, peluang terjadinya penyimpangan maupun kelalaian dapat diminimalkan," katanya.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah tidak menerapkan pola pelaksanaan yang seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga implementasi MBG sebaiknya diawali melalui proyek percontohan (pilot project) berdasarkan kondisi wilayah. DI antaranya seperti kawasan perkotaan, daerah pegunungan, wilayah pesisir, maupun kantong-kantong kemiskinan.
Hasil dari setiap proyek percontohan tersebut, lanjut Emrus, dapat menjadi dasar penyempurnaan model pelaksanaan sebelum diterapkan secara lebih luas.
Pada akhirnya, Emrus menegaskan bahwa ukuran keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari besarnya cakupan penerima manfaat. Aspek keselamatan penerima juga harus menjadi prioritas utama.
"Dalam program yang menyangkut keselamatan manusia, tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian. Satu kasus keracunan saja harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak kembali terulang. Tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan itu harus dicapai melalui tata kelola yang akuntabel, aman, serta tepat sasaran," tandasnya.
"Pengawasan publik sangat penting. Dapur sebaiknya dibuat lebih transparan sehingga masyarakat dapat melihat langsung proses pengolahan makanan. Dengan begitu, peluang terjadinya penyimpangan maupun kelalaian dapat diminimalkan," katanya.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah tidak menerapkan pola pelaksanaan yang seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga implementasi MBG sebaiknya diawali melalui proyek percontohan (pilot project) berdasarkan kondisi wilayah. DI antaranya seperti kawasan perkotaan, daerah pegunungan, wilayah pesisir, maupun kantong-kantong kemiskinan.
Hasil dari setiap proyek percontohan tersebut, lanjut Emrus, dapat menjadi dasar penyempurnaan model pelaksanaan sebelum diterapkan secara lebih luas.
Pada akhirnya, Emrus menegaskan bahwa ukuran keberhasilan MBG tidak cukup hanya dilihat dari besarnya cakupan penerima manfaat. Aspek keselamatan penerima juga harus menjadi prioritas utama.
"Dalam program yang menyangkut keselamatan manusia, tidak boleh ada toleransi terhadap kelalaian. Satu kasus keracunan saja harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak kembali terulang. Tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan itu harus dicapai melalui tata kelola yang akuntabel, aman, serta tepat sasaran," tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :