Gerakan Musyawarah Revitalisasi Pangan Lokal Digagas di Cinere
Jum'at, 29 Mei 2026 - 14:55 WIB
Baca juga: Didampingi Kapolri, Prabowo Resmikan 10 Gudang Ketahanan Pangan-SPPG Polri di Tuban
Diskusi dihadiri Ditjen PPDT Kemendes PDT Samsul Widodo, peneliti senior BRIN Prof Siti Zuhro pegiat AEPI dan KPP Khudori. Gerakan dengan pemicu diskusi publik ini diharapkan akan menjadi awal-awal pertemuan untuk pada akhirnya bermuara pada sebuah event, misalnya, yakni acara pemuliaan Hari Tani Sedunia yang jatuh pada Oktober 2026 dan diselenggarakan di Makara Arts centre, Universitas Indonesia.
“Namun hakikatnya, sebuah gerakan organik tak hanya berhenti pada satu acara, demi kelangsungan terus-menerus persebaran ide-ide, nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin sepanjang tahun untuk mensosialisasikan kegundahan bersama tentang keseragaman pangan yang bisa memicu krisis pangan,” imbuh Bambang.
Peneliti Senior BRIN, Prof Siti Zuhro berpandangan, revitalisasi pangan lokal bukan sekadar upaya meningkatkan produksi pangan, melainkan gerakan strategis untuk mengembalikan kedaulatan bangsa melalui penguatan sistem pangan lokal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis budaya.
Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Wiwik ini melanjutkan, secara historis Nusantara memiliki kekayaan pangan yang sangat beragam. Sagu di Papua dan Maluku, sorgum di Nusa Tenggara, jagung di Madura, talas di Jawa Barat, hingga berbagai umbi dan rempah-rempah merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak lama memiliki sistem pangan yang adaptif terhadap kondisi ekologis masing-masing daerah.
Namun modernisasi pembangunan sering kali memusatkan pangan hanya pada beras. Akibatnya, terjadi penyempitan makna ketahanan pangan menjadi sekadar ketersediaan beras nasional, sementara keragaman pangan lokal semakin terpinggirkan.
"Revitalisasi pangan Nusantara bukan hanya agenda pertanian, tetapi agenda kebangsaan. Ia membutuhkan sinergi negara, akademisi, komunitas adat, perempuan, generasi muda, seniman dan pelaku usaha untuk membangun sistem pangan yang mandiri, adil, dan bermartabat. Pangan harus dipandang bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar rakyat dan fondasi kedaulatan Indonesia," tuntasnya.
Diskusi dihadiri Ditjen PPDT Kemendes PDT Samsul Widodo, peneliti senior BRIN Prof Siti Zuhro pegiat AEPI dan KPP Khudori. Gerakan dengan pemicu diskusi publik ini diharapkan akan menjadi awal-awal pertemuan untuk pada akhirnya bermuara pada sebuah event, misalnya, yakni acara pemuliaan Hari Tani Sedunia yang jatuh pada Oktober 2026 dan diselenggarakan di Makara Arts centre, Universitas Indonesia.
“Namun hakikatnya, sebuah gerakan organik tak hanya berhenti pada satu acara, demi kelangsungan terus-menerus persebaran ide-ide, nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin sepanjang tahun untuk mensosialisasikan kegundahan bersama tentang keseragaman pangan yang bisa memicu krisis pangan,” imbuh Bambang.
Peneliti Senior BRIN, Prof Siti Zuhro berpandangan, revitalisasi pangan lokal bukan sekadar upaya meningkatkan produksi pangan, melainkan gerakan strategis untuk mengembalikan kedaulatan bangsa melalui penguatan sistem pangan lokal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis budaya.
Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Wiwik ini melanjutkan, secara historis Nusantara memiliki kekayaan pangan yang sangat beragam. Sagu di Papua dan Maluku, sorgum di Nusa Tenggara, jagung di Madura, talas di Jawa Barat, hingga berbagai umbi dan rempah-rempah merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sejak lama memiliki sistem pangan yang adaptif terhadap kondisi ekologis masing-masing daerah.
Namun modernisasi pembangunan sering kali memusatkan pangan hanya pada beras. Akibatnya, terjadi penyempitan makna ketahanan pangan menjadi sekadar ketersediaan beras nasional, sementara keragaman pangan lokal semakin terpinggirkan.
"Revitalisasi pangan Nusantara bukan hanya agenda pertanian, tetapi agenda kebangsaan. Ia membutuhkan sinergi negara, akademisi, komunitas adat, perempuan, generasi muda, seniman dan pelaku usaha untuk membangun sistem pangan yang mandiri, adil, dan bermartabat. Pangan harus dipandang bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak dasar rakyat dan fondasi kedaulatan Indonesia," tuntasnya.
Lihat Juga :