Akademisi: Penyampaian Fakta soal Papua Harus Berimbang dan Disertai Solusi
Rabu, 13 Mei 2026 - 20:25 WIB
Ketua PusDeK UIN Mataram Prof Kadri menilai penyampaian berbagai persoalan mengenai Papua harus dilakukan secara berimbang. Fakta secara utuh, objektif, dan disertai solusi konstruktif harus dihadirkan. Foto: Ist
PAPUA - Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDeK) UIN Mataram Prof Kadri menilai penyampaian berbagai persoalan mengenai Papua harus dilakukan secara berimbang. Fakta secara utuh, objektif, dan disertai solusi konstruktif harus dihadirkan. Sebab, Papua adalah bagian tidak terpisahkan dari Indonesia.
Karena itu, siapa pun yang berupaya membangkitkan kepedulian publik terhadap Papua patut diapresiasi. “Saya melihat Papua itu seperti daerah lain meskipun ada afirmatif. Kalau daerah lain diperhatikan, maka Papua juga harus begitu. Papua juga Indonesia. Siapa pun yang memberikan kontribusi untuk mendorong perhatian terhadap Papua, maka itu harus diapresiasi,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Baca juga: Infrastruktur Urat Nadi Pembangunan Kesejahteraan Papua
Namun demikian, dia menekankan penyampaian isu Papua tidak boleh dilakukan secara sepihak. Berbagai fakta yang berkembang harus dihadirkan secara berimbang baik terkait capaian pembangunan maupun persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, siapa pun yang berupaya membangkitkan kepedulian publik terhadap Papua patut diapresiasi. “Saya melihat Papua itu seperti daerah lain meskipun ada afirmatif. Kalau daerah lain diperhatikan, maka Papua juga harus begitu. Papua juga Indonesia. Siapa pun yang memberikan kontribusi untuk mendorong perhatian terhadap Papua, maka itu harus diapresiasi,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Baca juga: Infrastruktur Urat Nadi Pembangunan Kesejahteraan Papua
Namun demikian, dia menekankan penyampaian isu Papua tidak boleh dilakukan secara sepihak. Berbagai fakta yang berkembang harus dihadirkan secara berimbang baik terkait capaian pembangunan maupun persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan masyarakat.
Lihat Juga :