Dapot Hutagalung Dorong Persyaratan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tidak Dipersulit
Senin, 11 Mei 2026 - 11:27 WIB
“Jangan sampai persyaratan masuk BPJS dipermudah, tetapi ketika masyarakat ingin mengklaim haknya justru dipersulit,” tegas Dapot saat forum berlangsung.
Saat dihubungi media untuk konfirmasi lebih lanjut pada Senin (11/5/2026), Dapot menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat pekerja.
“Tentu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih jelas terhadap proses klaim BPJS Ketenagakerjaan, termasuk evaluasi terhadap persyaratan administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.
Dia menilai pengawasan diperlukan agar pelayanan BPJS berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian perlindungan sosial bagi pekerja.
“Jangan sampai program yang tujuannya melindungi pekerja justru menyulitkan saat hak mereka ingin dicairkan,” katanya.
Saat dihubungi media untuk konfirmasi lebih lanjut pada Senin (11/5/2026), Dapot menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat pekerja.
“Tentu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih jelas terhadap proses klaim BPJS Ketenagakerjaan, termasuk evaluasi terhadap persyaratan administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.
Dia menilai pengawasan diperlukan agar pelayanan BPJS berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian perlindungan sosial bagi pekerja.
“Jangan sampai program yang tujuannya melindungi pekerja justru menyulitkan saat hak mereka ingin dicairkan,” katanya.
Reformasi BPJS dan Perlindungan Ekonomi Kerakyatan
Lihat Juga :