Tekan Konsumsi BBM, Pengamat Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Publik

Namun demikian, Yayat juga berharap kondisi serupa juga dapat dilakukan oleh masyarakat di daerah. Meskipun langkah ini tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, tetapi perubahan budaya dan kebijakan di daerah sangat diperlukan. Untuk masyarakat di luar Pulau Jawa, Yayat mengakui layanan transportasi publik memang masih terbatas, bahkan cenderung tidak beroperasi secara optimal.

Baca Juga : Terapkan WFH Setiap Jumat, Pemprov DKI Gelar Rapat Paripurna Bahas Teknis Pelaksanaan

“Di daerah, pendekatannya tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur. Harus mulai dibangun budaya mobilitas baru, misalnya dengan mendorong aktivitas berjalan kaki melalui penataan zonasi,” ujar Yayat.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat merancang kawasan dengan radius tertentu. Misalnya, 200 meter dari rumah ke tempat kerja yang ramah bagi pejalan kaki. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak dekat.

Selain itu, Yayat juga mendorong optimalisasi transportasi kolektif bagi pegawai, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah penyediaan bus kantor atau bus pemerintah daerah untuk antar-jemput karyawan.

“Pemda bisa menyewa bus untuk mengangkut pegawai dari titik-titik tertentu. Ini lebih efisien dibandingkan penggunaan kendaraan dinas individu yang justru boros bahan bakar dan tidak efektif,” jelasnya.

Yayat juga mengusulkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada hari tertentu, khususnya bagi aparatur sipil negara. Pada hari-hari tersebut, pegawai diwajibkan menggunakan transportasi bersama yang telah disediakan.