Raker Komisi IV DPRD Bogor-Dinkukmdagin, Fokus Inflasi dan Penguatan UMKM
Selasa, 10 Februari 2026 - 17:36 WIB
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Kisowo Jumino, menambahkan penguatan UMKM juga menjadi fokus utama dalam rapat tersebut. Komisi IV mendorong Pemkot Bogor agar lebih aktif meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Tri menilai dibutuhkan kreativitas dan terobosan program dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. “Dengan kondisi ekonomi sekarang, perlu kreativitas dan terobosan. Kolaborasi dengan swasta, akademisi, pemerintah, dan media juga penting untuk mempromosikan UMKM Kota Bogor,” katanya. Baca juga:
Komisi II DPRD Kota Bogor-BUMD Raker Bahas Rencana Kerja dan Anggaran 2026
Ia juga mengungkapkan jumlah UMKM Kota Bogor yang telah terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS) melalui aplikasi SOLUSI (Sistem Operasional Layanan Usaha dan Sarana Promosi) milik Dinkukmdagin mencapai sekitar 72.000 pelaku usaha. Komisi IV, lanjut Tri, meminta akses terbatas terhadap data tersebut untuk mendukung fungsi pengawasan dan pembinaan agar UMKM dapat naik kelas.
“Kami meminta akses terbatas, hanya untuk melihat data. Ini penting agar UMKM bisa didorong naik kelas. Mudah-mudahan data yang kami minta segera dilengkapi oleh dinas,” ujarnya.
Tri menilai dibutuhkan kreativitas dan terobosan program dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. “Dengan kondisi ekonomi sekarang, perlu kreativitas dan terobosan. Kolaborasi dengan swasta, akademisi, pemerintah, dan media juga penting untuk mempromosikan UMKM Kota Bogor,” katanya. Baca juga:
Komisi II DPRD Kota Bogor-BUMD Raker Bahas Rencana Kerja dan Anggaran 2026
Ia juga mengungkapkan jumlah UMKM Kota Bogor yang telah terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS) melalui aplikasi SOLUSI (Sistem Operasional Layanan Usaha dan Sarana Promosi) milik Dinkukmdagin mencapai sekitar 72.000 pelaku usaha. Komisi IV, lanjut Tri, meminta akses terbatas terhadap data tersebut untuk mendukung fungsi pengawasan dan pembinaan agar UMKM dapat naik kelas.
“Kami meminta akses terbatas, hanya untuk melihat data. Ini penting agar UMKM bisa didorong naik kelas. Mudah-mudahan data yang kami minta segera dilengkapi oleh dinas,” ujarnya.
(poe)
Lihat Juga :