HMNI Serukan Digitalisasi Perikanan dan Deklarasi Bahari

Para peserta FFN 2025 mengungkapkan realitas di lapangan mengenai pengawasan wilayah tangkap yang masih lemah, budidaya dan penangkapan belum terpantau optimal, banyak nelayan yang kekurangan akses terhadap teknologi, informasi pasar, dan manajemen yang memadai, termasuk kemampuan memproses hasil tangkapan (hilirisasi), akses keuangan dan pasar, serta kelembagaan nelayan yang kuat.

Oleh karena itu, menjawab tantangan ini pemerintah telah merumuskan kerangka kerja berbasis Ekonomi Biru. KKP menekankan pembangunan perikanan tidak cukup dengan produksi saja, tetapi harus meliputi konservasi, keberlanjutan, integrasi rantai nilai dari hulu hingga hilir, dan sinergi seluruh stakeholders, termasuk pemerintah daerah, komunitas nelayan, investor, serta lembaga konservasi.

Dalam sesi akademisi, Prof. Syamsul dari Burhanudin Abdullah Center (BA Center) menyebutkan HMNI berperan strategis dalam masa depan sektor perikanan Indonesia.

“Fungsi dan peran HMNI sebagai salah satu stakeholders menjadi signifikan dan sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan kesiapan pemerintah melalui KKP dalam kerangka ekonomi biru, serta dorongan produktivitas hasil perikanan yang disampaikan Kemenko Pangan dan terealisasi dalam deklarasi bersama hari ini,” kata Prof. Syamsul.

Menurutnya, jika HMNI dapat memperkuat fungsi ini, maka dampaknya tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mempercepat penyelarasan program antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas nelayan.