HMNI Serukan Digitalisasi Perikanan dan Deklarasi Bahari
Sabtu, 29 November 2025 - 23:12 WIB
loading...
Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) dalam Forum Nelayan Nasional (FNN) 2025 menyepakati Deklarasi Bahari dan seruan untuk melakukan transformasi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) dalam Forum Nelayan Nasional (FNN) 2025 menyepakati Deklarasi Bahari dan seruan untuk melakukan transformasi sektor perikanan. Transformasi ini dilakukan melalui digitalisasi dan ekosistem modern untuk mewujudkan kedaulatan pangan laut.
Deklarasi Bahari berisi dukungan bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Di antaranya dengan mendorong panca program bakti bahari yakni pangan untuk kesejahteraan rakyat, ikan untuk manusia Indonesia pintar, laut yang bersih dan lestari, tata kelola kelautan dan perikanan untuk kebaikan semua, dan lingkungan hidup kelautan dan perikanan yang harmoni.
Baca juga: Presiden Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan pada 2026
FNN 2025 mempertemukan pemangku kepentingan (stakeholders) pemerintah, akademisi, dan perwakilan komunitas nelayan dari berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Dewan Pembina HMNI Gema Sasmita mengatakan, masa depan perikanan nasional harus dibangun di atas pondasi digital. Mulai dari pencatatan hasil tangkap, pelaporan cuaca dan lokasi tangkap, akses pasar, hingga pelatihan dan literasi bagi nelayan.
“Digitalisasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Hanya dengan begitu, nelayan bisa naik kelas: dari pekerja tradisional menjadi pelaku usaha modern,” kata Gema Sasmita, dikutip Sabtu (29/11/2025).
Dalam FNN 2025, perwakilan pemerintah menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi sektor perikanan. Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Prayudi Syamsuri mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengentaskan kemiskinan melalui ketahanan pangan laut tidaklah mudah. Faktor seperti perubahan iklim, regenerasi nelayan yang menurun, dan ketidakpastian pasar memperparah beban.
Baca juga: Update Korban Banjir dan Longsor Sumbar, BNPB: 90 Orang Tewas dan 85 Warga Hilang
"Peran teknologi dalam konteks iklim, wilayah tangkap, pasar dan pelelangan, hilirisasi, dan sebagainya menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif," ungkapnya.
Para peserta FFN 2025 mengungkapkan realitas di lapangan mengenai pengawasan wilayah tangkap yang masih lemah, budidaya dan penangkapan belum terpantau optimal, banyak nelayan yang kekurangan akses terhadap teknologi, informasi pasar, dan manajemen yang memadai, termasuk kemampuan memproses hasil tangkapan (hilirisasi), akses keuangan dan pasar, serta kelembagaan nelayan yang kuat.
Oleh karena itu, menjawab tantangan ini pemerintah telah merumuskan kerangka kerja berbasis Ekonomi Biru. KKP menekankan pembangunan perikanan tidak cukup dengan produksi saja, tetapi harus meliputi konservasi, keberlanjutan, integrasi rantai nilai dari hulu hingga hilir, dan sinergi seluruh stakeholders, termasuk pemerintah daerah, komunitas nelayan, investor, serta lembaga konservasi.
Dalam sesi akademisi, Prof. Syamsul dari Burhanudin Abdullah Center (BA Center) menyebutkan HMNI berperan strategis dalam masa depan sektor perikanan Indonesia.
“Fungsi dan peran HMNI sebagai salah satu stakeholders menjadi signifikan dan sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan kesiapan pemerintah melalui KKP dalam kerangka ekonomi biru, serta dorongan produktivitas hasil perikanan yang disampaikan Kemenko Pangan dan terealisasi dalam deklarasi bersama hari ini,” kata Prof. Syamsul.
Menurutnya, jika HMNI dapat memperkuat fungsi ini, maka dampaknya tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mempercepat penyelarasan program antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas nelayan.
Deklarasi Bahari berisi dukungan bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Di antaranya dengan mendorong panca program bakti bahari yakni pangan untuk kesejahteraan rakyat, ikan untuk manusia Indonesia pintar, laut yang bersih dan lestari, tata kelola kelautan dan perikanan untuk kebaikan semua, dan lingkungan hidup kelautan dan perikanan yang harmoni.
Baca juga: Presiden Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan pada 2026
FNN 2025 mempertemukan pemangku kepentingan (stakeholders) pemerintah, akademisi, dan perwakilan komunitas nelayan dari berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Dewan Pembina HMNI Gema Sasmita mengatakan, masa depan perikanan nasional harus dibangun di atas pondasi digital. Mulai dari pencatatan hasil tangkap, pelaporan cuaca dan lokasi tangkap, akses pasar, hingga pelatihan dan literasi bagi nelayan.
“Digitalisasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Hanya dengan begitu, nelayan bisa naik kelas: dari pekerja tradisional menjadi pelaku usaha modern,” kata Gema Sasmita, dikutip Sabtu (29/11/2025).
Dalam FNN 2025, perwakilan pemerintah menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi sektor perikanan. Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Prayudi Syamsuri mengatakan, upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengentaskan kemiskinan melalui ketahanan pangan laut tidaklah mudah. Faktor seperti perubahan iklim, regenerasi nelayan yang menurun, dan ketidakpastian pasar memperparah beban.
Baca juga: Update Korban Banjir dan Longsor Sumbar, BNPB: 90 Orang Tewas dan 85 Warga Hilang
"Peran teknologi dalam konteks iklim, wilayah tangkap, pasar dan pelelangan, hilirisasi, dan sebagainya menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi berjalan efektif," ungkapnya.
Para peserta FFN 2025 mengungkapkan realitas di lapangan mengenai pengawasan wilayah tangkap yang masih lemah, budidaya dan penangkapan belum terpantau optimal, banyak nelayan yang kekurangan akses terhadap teknologi, informasi pasar, dan manajemen yang memadai, termasuk kemampuan memproses hasil tangkapan (hilirisasi), akses keuangan dan pasar, serta kelembagaan nelayan yang kuat.
Oleh karena itu, menjawab tantangan ini pemerintah telah merumuskan kerangka kerja berbasis Ekonomi Biru. KKP menekankan pembangunan perikanan tidak cukup dengan produksi saja, tetapi harus meliputi konservasi, keberlanjutan, integrasi rantai nilai dari hulu hingga hilir, dan sinergi seluruh stakeholders, termasuk pemerintah daerah, komunitas nelayan, investor, serta lembaga konservasi.
Dalam sesi akademisi, Prof. Syamsul dari Burhanudin Abdullah Center (BA Center) menyebutkan HMNI berperan strategis dalam masa depan sektor perikanan Indonesia.
“Fungsi dan peran HMNI sebagai salah satu stakeholders menjadi signifikan dan sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan kesiapan pemerintah melalui KKP dalam kerangka ekonomi biru, serta dorongan produktivitas hasil perikanan yang disampaikan Kemenko Pangan dan terealisasi dalam deklarasi bersama hari ini,” kata Prof. Syamsul.
Menurutnya, jika HMNI dapat memperkuat fungsi ini, maka dampaknya tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mempercepat penyelarasan program antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas nelayan.
(shf)
Lihat Juga :
