Pemkab Simalungun hanya Mampu Bangun Fasilitas, tapi Gagal Cegah Penyebaran Covid 19
Senin, 04 Mei 2020 - 11:26 WIB
Mobil tangki yang dibeli dengan dana Covid 19 senilai Rp1,6 miliar yang dinilai DPRD Simalungun salah satu pemborosan penggunaan anggaran.(Sindonews.com/Ist)
SIMALUNGUN - Pemkab Simalungun diminta sungguh-sungguh berupaya memutus mata rantai penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Saat ini pengawasan orang yang baru pulang dari luar daerah dinilai lemah sehingga menjadi celah jumlah pasien positif Covid 19 terus bertambah hingga saat ini.
Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Simalungun (MPS) Marsono Purba kepada Sindonews,Senin (4/5/2020) mengatakan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah optimal mengawasi 24 jam di portal jalan masuk ke Kabupaten Simalungun. "Portal dan pengawasan di perbatasan harus dioptimal dilakukan," tegasnya.
Marsono menilai anggaran untuk pengawasan pendatang dari luar daerah cukup besar dihabiskan. Mulai dari pembuatan pos pengawasan di perbatasan,portal di desa-desa untuk memudahkan pengawasan orang yang keluar dan masuk desa, namun tetap saja kecolongan dengan bertambahnya pasien positif Covid 19 hasil swab.( BACA JUGA) Pedagang Keliling di Kota Siantar Positif Covid 19 Hasil Swab)
"Dengan bertambahnya pasien positif Covid 19 hasil swab warga kecamatan Tanah Jawa,yang memiliki riwayat perjalanan dari Medan sesuai informasi yang saya baca di media, itu membuktikan warga Simalungun masih bebas bepergian dan pulang ke kampungnya lagi tanpa adanya pemeriksan kesehatan atau pengawasan ketat dari aparat pemerintah baik di tingkat kabupaten,kecamatan dan desa," ujar Marsono.
Sebaiknya kepala dusun,kepala lingkungan dan kepala desa aktif memantau aktivitas warganya,khusus di masa pandemi Covid 19 ini apalagi portal sudah dibuat di pintu-pintu masuk desa jadi warga yang keluar dan masuk harus dipertanyakan keperluannya.
Dia juga mengkritisi dana desa dan dana penanganan Covid 19 lebih banyak dihabiskan untuk penyemprotan disinpektan,buat portal,membangun rumah sakit rujukan,membangun tempat isolasi yang menghabiskan anggaran miliaran.
"Namun upaya mencegah penyebaran terutama pengawasan pendatang tidak maksimal dilakukan," ujar Marsono.
Marsono menegaskan dengan bertambahnya jumlah pasien positif Covid 19 hasil swab,membuktikan Pemkab Simalungun sampai saat ini gagal melakukan upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona, namun berhasil membangun banyak fasilitas untuk kegiatan penanggulangan.
"Mulai dari RSUD Perdagangan sebagai rumah sakit rujukan,membangun tempat isolasi,dan merehab Posko Covid 19 yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah," bebernya.
Saat ini pengawasan orang yang baru pulang dari luar daerah dinilai lemah sehingga menjadi celah jumlah pasien positif Covid 19 terus bertambah hingga saat ini.
Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Simalungun (MPS) Marsono Purba kepada Sindonews,Senin (4/5/2020) mengatakan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah optimal mengawasi 24 jam di portal jalan masuk ke Kabupaten Simalungun. "Portal dan pengawasan di perbatasan harus dioptimal dilakukan," tegasnya.
Marsono menilai anggaran untuk pengawasan pendatang dari luar daerah cukup besar dihabiskan. Mulai dari pembuatan pos pengawasan di perbatasan,portal di desa-desa untuk memudahkan pengawasan orang yang keluar dan masuk desa, namun tetap saja kecolongan dengan bertambahnya pasien positif Covid 19 hasil swab.( BACA JUGA) Pedagang Keliling di Kota Siantar Positif Covid 19 Hasil Swab)
"Dengan bertambahnya pasien positif Covid 19 hasil swab warga kecamatan Tanah Jawa,yang memiliki riwayat perjalanan dari Medan sesuai informasi yang saya baca di media, itu membuktikan warga Simalungun masih bebas bepergian dan pulang ke kampungnya lagi tanpa adanya pemeriksan kesehatan atau pengawasan ketat dari aparat pemerintah baik di tingkat kabupaten,kecamatan dan desa," ujar Marsono.
Sebaiknya kepala dusun,kepala lingkungan dan kepala desa aktif memantau aktivitas warganya,khusus di masa pandemi Covid 19 ini apalagi portal sudah dibuat di pintu-pintu masuk desa jadi warga yang keluar dan masuk harus dipertanyakan keperluannya.
Dia juga mengkritisi dana desa dan dana penanganan Covid 19 lebih banyak dihabiskan untuk penyemprotan disinpektan,buat portal,membangun rumah sakit rujukan,membangun tempat isolasi yang menghabiskan anggaran miliaran.
"Namun upaya mencegah penyebaran terutama pengawasan pendatang tidak maksimal dilakukan," ujar Marsono.
Marsono menegaskan dengan bertambahnya jumlah pasien positif Covid 19 hasil swab,membuktikan Pemkab Simalungun sampai saat ini gagal melakukan upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona, namun berhasil membangun banyak fasilitas untuk kegiatan penanggulangan.
"Mulai dari RSUD Perdagangan sebagai rumah sakit rujukan,membangun tempat isolasi,dan merehab Posko Covid 19 yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah," bebernya.
(vit)
tulis komentar anda