MTI Jakarta: Intervensi Pemerintah Mestinya Bukan Pangkas Margin Aplikator Ojol
Kamis, 18 September 2025 - 23:55 WIB
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta menilai pemerintah perlu melakukan intervensi dalam industri ride-hailing atau transportasi online agar kepentingan semua pihak dapat terakomodasi. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta menilai pemerintah perlu melakukan intervensi dalam industri ride-hailing atau transportasi online agar kepentingan semua pihak dapat terakomodasi. Caranya dengan memperjelas komponen biaya, transparansi data, hingga melakukan evaluasi berkala.
“Karena itu, intervensi pemerintah seharusnya diarahkan pada kejelasan komponen biaya, transparansi data, serta mekanisme evaluasi berkala, bukan sekadar memangkas margin aplikator,” ujar Ketua MTI Jakarta Yusa Cahya Permana, Kamis (18/9/2025).
Baca juga: Riset Terbaru Soal Dampak Kenaikan Tarif Ojol
Dia mengatakan transportasi online lahir dan tumbuh di atas jejaring telekomunikasi berbasis internet yang sejak awal berlandaskan pada prinsip kebebasan dari intervensi institusi negara. Perusahaan aplikator pun berkembang menjadi super apps yang melayani beragam kebutuhan masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, tuntutan penurunan komisi aplikator kembali mencuat. Padahal, sistem komisi pada dasarnya bukan hal baru melainkan kelanjutan dari budaya setoran yang telah lama dikenal dalam dunia transportasi.
Selain komisi, isu tarif juga kerap menjadi sorotan. Namun, keseimbangan antara jumlah driver dan permintaan (supply-demand) lebih menentukan ketimbang besaran tarif semata.
“Karena itu, intervensi pemerintah seharusnya diarahkan pada kejelasan komponen biaya, transparansi data, serta mekanisme evaluasi berkala, bukan sekadar memangkas margin aplikator,” ujar Ketua MTI Jakarta Yusa Cahya Permana, Kamis (18/9/2025).
Baca juga: Riset Terbaru Soal Dampak Kenaikan Tarif Ojol
Dia mengatakan transportasi online lahir dan tumbuh di atas jejaring telekomunikasi berbasis internet yang sejak awal berlandaskan pada prinsip kebebasan dari intervensi institusi negara. Perusahaan aplikator pun berkembang menjadi super apps yang melayani beragam kebutuhan masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, tuntutan penurunan komisi aplikator kembali mencuat. Padahal, sistem komisi pada dasarnya bukan hal baru melainkan kelanjutan dari budaya setoran yang telah lama dikenal dalam dunia transportasi.
Selain komisi, isu tarif juga kerap menjadi sorotan. Namun, keseimbangan antara jumlah driver dan permintaan (supply-demand) lebih menentukan ketimbang besaran tarif semata.
Lihat Juga :