DPR: Langkah Pemerintah Tertibkan Kawasan Hutan Kunci Cegah Terulangnya Bencana Ekologis
Sabtu, 24 Januari 2026 - 06:55 WIB
loading...
Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai bahwa langkah tegas pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan merupakan kunci untuk mencegah terulangnya bencana ekologis. Foto/Tangkapan layar IG
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai bahwa langkah tegas pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan merupakan kunci untuk mencegah terulangnya bencana ekologis. Dia mengapresiasi kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ( Satgas PKH ) di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto berhasil menguasai kembali jutaan hektare hutan dari penguasaan ilegal.
Menurut Azis, penertiban ini menjadi sangat relevan jika melihat pola bencana banjir dan longsor yang terus berulang di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Kita melihat pola yang sama: hutan di hulu rusak, aktivitas tambang dan perkebunan berkembang tanpa kendali, lalu banjir dan longsor datang menghantam warga di hilir," ujar Azis dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
Baca Juga: Kebijakan Presiden Cabut Izin Perusahaan Tunjukkan Keberpihakan pada Lingkungan
Dalam konteks ini, menurutnya, penertiban kawasan hutan bukan semata urusan administrasi, melainkan upaya nyata melindungi keselamatan masyarakat.
Azis menilai, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian politik dan konsistensi penegakan hukum. Bahkan, Presiden Prabowo secara tegas mencabut izin 28 perusahaan di Sumatera yang terbukti melanggar pemanfaatan hutan dan menjadi pemicu bencana.
Azis juga memberikan apresiasi khusus karena penertiban ini berhasil menyentuh kawasan-kawasan krusial yang lama menjadi sorotan, seperti pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo.
"Kehadiran negara di wilayah seperti ini mengirim pesan penting: hukum dan kepentingan lingkungan tidak seharusnya selalu kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek," tegasnya.
Menurut Azis, penertiban ini menjadi sangat relevan jika melihat pola bencana banjir dan longsor yang terus berulang di berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Kita melihat pola yang sama: hutan di hulu rusak, aktivitas tambang dan perkebunan berkembang tanpa kendali, lalu banjir dan longsor datang menghantam warga di hilir," ujar Azis dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).
Baca Juga: Kebijakan Presiden Cabut Izin Perusahaan Tunjukkan Keberpihakan pada Lingkungan
Dalam konteks ini, menurutnya, penertiban kawasan hutan bukan semata urusan administrasi, melainkan upaya nyata melindungi keselamatan masyarakat.
Azis menilai, langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan keberanian politik dan konsistensi penegakan hukum. Bahkan, Presiden Prabowo secara tegas mencabut izin 28 perusahaan di Sumatera yang terbukti melanggar pemanfaatan hutan dan menjadi pemicu bencana.
Azis juga memberikan apresiasi khusus karena penertiban ini berhasil menyentuh kawasan-kawasan krusial yang lama menjadi sorotan, seperti pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo.
"Kehadiran negara di wilayah seperti ini mengirim pesan penting: hukum dan kepentingan lingkungan tidak seharusnya selalu kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek," tegasnya.
Lihat Juga :
