Pilkada memanas, Nasrul Abit Digoyang Lagi
Jum'at, 11 September 2020 - 10:03 WIB
Pilkada memanas, Nasrul Abit Digoyang Lagi
Wartawati, istri calon Gubernur Sumatra Barat periode 2021-2026 Nasrul Abit, diserang dengan isu dugaan pemalsuan dokumen Perubahan akte objek pajak dari Pusat Informasi dan Distribusi Buku menjadi Yayasan Kemajuan Wanita Padang. Bahkan, Wartawati dikabarkan sudah dilaporkan ke Mapolda Sumbar terkait tuduhan tersebut malam kemarin.
Pelaporan terhadap Wartawati, disinyalir kuat bertujuan untuk menurunkan elektabilitas Nasrul Abit yang merupakan kandidat kuat dikonsestasi Pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada Pilkada yang lalu, Nasrul Abit juga sempat digoyang dengan isu pemalsuan dokumen ijazah, kemudian baru-baru ini juga, disandung dengan kasus RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
Bahkan, baru-baru ini juga, Indra Catri yang mendampingi Nasrul Abit bertarung di Pilgub Sumbar, juga disandung kasus hukum. Indra Catri dilaporkan ke Polisi lantaran diduga melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Mulyadi, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat yang kini juga maju sebagai peserta Pilgub Sumbar.
Tak mempan menyeret Nasrul Abit dan Indra Catri, kini bola panas dimuntahkan ke Wartawati Nasrul Abit. Ia dituduh memalsukan dokumen objek pajak. Padahal, berdasarkan fakta dimiliki Yayasan Kemajuan Wanita, objek bangunan kantor yang ditempati oleh Pusat Informasi dan Distribusi Buku itu, berdiri diatas hak tanah sertifikat atas nama Yayasan Kemajuan Wanita di jalan Jendral Sudirman nomor 52 Padang yang diperkuat dengan bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 19 Oktober 2017.
Bahkan selain itu, di naskah kesekapatan BKOW Provinsi Sumatra Barat nomor: Ist/BKOW/SB/ /2008 tertanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dra. Mairawati Marlis Rahman, jelas menyebutkan kalau adanya kesepakatan untuk tetap mempertahankan gedung wanita yang berada di jalan Jendral Sudirman nomor 52 Padang sebagai, tempat terhimpunnya kegiatan organisasi Perempuan Provinsi Sumatra Barat yang bergabung dalam wadah organisasi Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumbar.
Seiring berkembangannya waktu, dilokasi itu juga digunakan sebagai kantor Pusat Informasi dan Distribusi Buku. Namun ternyata, selama ditempati oleh Pusat Informasi dan Distribusi Buku, ada tunggakan pajak dengan nilai mencapai Rp 203 juta lebih dari tahun 2008 sampai 2017. Pengurus Yayasan Kemajuan Wanita Padang sebagai pemilik hak atas lahan dan bangunan tersebut, didatangi petugas pajak bumi dan bangunan dari Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Kota Padang. Kedatangan petugas Dispenda tersebut, tak lain untuk mengingatkan sekaligus menagih tanggungan pajak PBB.
“Kenapa kita merubah objek yang terkait dengan pajak itu?, karena tagihan itu masuk ke kita, ke Yayasan Kemajuan Wanita Padang. Nilainya, mencapai Rp 203 juta lebih. Nah, melihat fakta itu, Yayasan Kemajuan Wanita Padang sebagai pemilik hak atas tanah dan bangunan itu, kemudian berinisiatif membayar tagihan pajak. Karena, selama ini pajak tersebut ternyata tidak dibayarkan oleh pengurus Pusat Informasi dan Distribusi Buku. Tagihan itu kita terima pada tahun 2017,”kata Wartawati, kamis 10 September 2020.
Melihat angka tagihan yang cukup besar kata Wartawati, pengurus Yayasan Kemajuan Wanita Padang kemudian meminta keringanan kepada Dispemda kota Padang. Pengajuan keringan itu, kemudian disetujui. Alhasil, pembayaran pun dilakukan dan kini, masih tersisa tanggungan pajak sebesar Rp 22 juta yang akan segera dibayarkan pada tahun ini.
“Kita usulkan untuk keringanan dan itu dikabulkan. Cuma, dengan catatan harus sesuai dengan catatan kepemilikan hak tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Maka dari itu, objek pajak kemudian dibayarkan atas nama Yayasan Kemajuan Wanita Padang. Sesuai dengan sertifikat yang ada,”ujar Wartawati.
Wartawati menegaskan, atas laporan tersebut dirinya merasa dirugikan dan namanya dicemarkan. Wartawati menduga, kasus ini sengaja digoreng untuk memanaskan suasana politik. Pasalnya, sang Suami yakni Nasrul Abit merupakan kandidat terkuat. Untuk itu, bersama denganh kuasa hukum, Wartawati berencana akan melaporkan balik pihak yang melaporkan dirinya dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.
“Saya, sebagai yang dituduhkan dalam kasus ini sudah kita dengar bersama-sama, saya merubah atau mengganti dokumen dari Pusat Informasi Buku menjadi Yayasan Kemajuan Wanita, padahal tidak demikian, tentu saya merasa nama baik saya tercemar. Untuk itu, kami dari keluarga akan melaporkan balik hal ini ke pihak Kepolisian bahwa itu tidak benar. Saya, terganggu apalagi sekarang masa pilkada. Ini sudah digoreng,” tutup Wartawati.
Sebelumnya, Evi Afrizal Sinaro didampingi kuasa hukumnya, melaporkan Wartawati Nasrul Abit ke Mapolda Sumatra Barat Rabu malam. Wartawati dilaporkan terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen Yayasan Kemajuan Wanita Padang yang mana Wartawati menjabat sebagai ketua. Hingga kini, masih belum ada kejelasan terkait dengan proses hukum terhadap laporan tersebut.
Pelaporan terhadap Wartawati, disinyalir kuat bertujuan untuk menurunkan elektabilitas Nasrul Abit yang merupakan kandidat kuat dikonsestasi Pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada Pilkada yang lalu, Nasrul Abit juga sempat digoyang dengan isu pemalsuan dokumen ijazah, kemudian baru-baru ini juga, disandung dengan kasus RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
Bahkan, baru-baru ini juga, Indra Catri yang mendampingi Nasrul Abit bertarung di Pilgub Sumbar, juga disandung kasus hukum. Indra Catri dilaporkan ke Polisi lantaran diduga melakukan pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Mulyadi, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat yang kini juga maju sebagai peserta Pilgub Sumbar.
Tak mempan menyeret Nasrul Abit dan Indra Catri, kini bola panas dimuntahkan ke Wartawati Nasrul Abit. Ia dituduh memalsukan dokumen objek pajak. Padahal, berdasarkan fakta dimiliki Yayasan Kemajuan Wanita, objek bangunan kantor yang ditempati oleh Pusat Informasi dan Distribusi Buku itu, berdiri diatas hak tanah sertifikat atas nama Yayasan Kemajuan Wanita di jalan Jendral Sudirman nomor 52 Padang yang diperkuat dengan bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia kantor Pertanahan Kota Padang tertanggal 19 Oktober 2017.
Bahkan selain itu, di naskah kesekapatan BKOW Provinsi Sumatra Barat nomor: Ist/BKOW/SB/ /2008 tertanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dra. Mairawati Marlis Rahman, jelas menyebutkan kalau adanya kesepakatan untuk tetap mempertahankan gedung wanita yang berada di jalan Jendral Sudirman nomor 52 Padang sebagai, tempat terhimpunnya kegiatan organisasi Perempuan Provinsi Sumatra Barat yang bergabung dalam wadah organisasi Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Sumbar.
Seiring berkembangannya waktu, dilokasi itu juga digunakan sebagai kantor Pusat Informasi dan Distribusi Buku. Namun ternyata, selama ditempati oleh Pusat Informasi dan Distribusi Buku, ada tunggakan pajak dengan nilai mencapai Rp 203 juta lebih dari tahun 2008 sampai 2017. Pengurus Yayasan Kemajuan Wanita Padang sebagai pemilik hak atas lahan dan bangunan tersebut, didatangi petugas pajak bumi dan bangunan dari Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda Kota Padang. Kedatangan petugas Dispenda tersebut, tak lain untuk mengingatkan sekaligus menagih tanggungan pajak PBB.
“Kenapa kita merubah objek yang terkait dengan pajak itu?, karena tagihan itu masuk ke kita, ke Yayasan Kemajuan Wanita Padang. Nilainya, mencapai Rp 203 juta lebih. Nah, melihat fakta itu, Yayasan Kemajuan Wanita Padang sebagai pemilik hak atas tanah dan bangunan itu, kemudian berinisiatif membayar tagihan pajak. Karena, selama ini pajak tersebut ternyata tidak dibayarkan oleh pengurus Pusat Informasi dan Distribusi Buku. Tagihan itu kita terima pada tahun 2017,”kata Wartawati, kamis 10 September 2020.
Melihat angka tagihan yang cukup besar kata Wartawati, pengurus Yayasan Kemajuan Wanita Padang kemudian meminta keringanan kepada Dispemda kota Padang. Pengajuan keringan itu, kemudian disetujui. Alhasil, pembayaran pun dilakukan dan kini, masih tersisa tanggungan pajak sebesar Rp 22 juta yang akan segera dibayarkan pada tahun ini.
“Kita usulkan untuk keringanan dan itu dikabulkan. Cuma, dengan catatan harus sesuai dengan catatan kepemilikan hak tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Maka dari itu, objek pajak kemudian dibayarkan atas nama Yayasan Kemajuan Wanita Padang. Sesuai dengan sertifikat yang ada,”ujar Wartawati.
Wartawati menegaskan, atas laporan tersebut dirinya merasa dirugikan dan namanya dicemarkan. Wartawati menduga, kasus ini sengaja digoreng untuk memanaskan suasana politik. Pasalnya, sang Suami yakni Nasrul Abit merupakan kandidat terkuat. Untuk itu, bersama denganh kuasa hukum, Wartawati berencana akan melaporkan balik pihak yang melaporkan dirinya dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.
“Saya, sebagai yang dituduhkan dalam kasus ini sudah kita dengar bersama-sama, saya merubah atau mengganti dokumen dari Pusat Informasi Buku menjadi Yayasan Kemajuan Wanita, padahal tidak demikian, tentu saya merasa nama baik saya tercemar. Untuk itu, kami dari keluarga akan melaporkan balik hal ini ke pihak Kepolisian bahwa itu tidak benar. Saya, terganggu apalagi sekarang masa pilkada. Ini sudah digoreng,” tutup Wartawati.
Sebelumnya, Evi Afrizal Sinaro didampingi kuasa hukumnya, melaporkan Wartawati Nasrul Abit ke Mapolda Sumatra Barat Rabu malam. Wartawati dilaporkan terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen Yayasan Kemajuan Wanita Padang yang mana Wartawati menjabat sebagai ketua. Hingga kini, masih belum ada kejelasan terkait dengan proses hukum terhadap laporan tersebut.
(atk)
tulis komentar anda