ASN Komunikasi Publik Daerah Harus Lebih Responsif Tangani Isu di Era Digital
Jum'at, 04 Juli 2025 - 23:27 WIB
Salah satu isu strategis yang disorot secara mendalam adalah implementasi PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP TUNAS. Beleid itu bukan sekadar regulasi, tapi komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.
"ASN komunikasi publik harus menjadi agen perubahan, membungkus regulasi ini dalam narasi yang empati dan membumi,” tegas Marroli.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali I Gede Permana menyampaikan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024 sebagai praktik baik pengelolaan IKP di daerah. Berdasarkan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024, Provinsi Bali memperoleh skor 90,62.
Baca juga: Alarm Komdigi Berbunyi! 36 Raksasa Digital Terancam Diblokir, Hindari Kasus Worldcoin Jilid Dua!
"Dari dimensi input, dengan indikator kesiapan yang sangat baik mulai dari anggaran, sarana prasarana, hingga kualitas bahan informasi," kata Permana.
"ASN komunikasi publik harus menjadi agen perubahan, membungkus regulasi ini dalam narasi yang empati dan membumi,” tegas Marroli.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali I Gede Permana menyampaikan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024 sebagai praktik baik pengelolaan IKP di daerah. Berdasarkan Indeks Pengelolaan IKP Tahun 2024, Provinsi Bali memperoleh skor 90,62.
Baca juga: Alarm Komdigi Berbunyi! 36 Raksasa Digital Terancam Diblokir, Hindari Kasus Worldcoin Jilid Dua!
"Dari dimensi input, dengan indikator kesiapan yang sangat baik mulai dari anggaran, sarana prasarana, hingga kualitas bahan informasi," kata Permana.
Lihat Juga :