20 Kali Tertabrak, Nol Solusi Permanen: Mengapa Jembatan Mahakam Jadi Langganan Kecelakaan?

“Sayangnya, meski Jembatan Mahakam sudah mengalami lebih dari 20 kali insiden tabrakan sejak dibangun, instalasi fender belum menjadi bagian dari sistem perlindungan permanen. Padahal, bila biaya pemasangan dibagi bersama antara pemerintah dan pelaku pelayaran, misalnya melalui skema retribusi atau premi perlindungan, maka beban fiskalnya dapat ditekan dan menjadi investasi jangka panjang yang sangat rasional,” katanya.

Solusi teknis seperti pemasangan fender tidak bisa berdiri sendiri tanpa pembenahan pada aspek kelembagaan dan tata kelola. Hakeng menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga yang lebih responsif.

Karena itu, pemerintah perlu menyusun insentif atau bantuan langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak agar stabilitas sosial tetap terjaga dan proses pemulihan tidak terganggu oleh resistensi sosial.

“Maka reformasi tata kelola pelayaran sungai dan infrastruktur pendukung harus diarahkan pada integrasi data dan pemantauan teknologi. Penempatan alat bantu navigasi seperti lampu, radar, dan kamera pemantau harus diperkuat untuk meminimalkan potensi kecelakaan,” ujar Hakeng yang juga Kabid Penataan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik.

Zona pelayaran juga harus ditata ulang agar setiap kapal memiliki jalur aman yang tidak membahayakan struktur jembatan. Sistem peringatan dini atau early warning system juga dapat diterapkan agar kapal yang mengalami masalah teknis dapat diintervensi sebelum memasuki area kritis.

Dengan teknologi yang tersedia saat ini, pendekatan semacam ini sangat mungkin dilakukan dan tidak memerlukan biaya besar bila dibandingkan dengan kerugian akibat kerusakan infrastruktur.

Bagaimana pun juga insiden tabrakan kapal tongkang dengan Jembatan Mahakam adalah momentum penting untuk mereformasi cara kita memandang infrastruktur strategis. Tidak cukup hanya membangun jembatan kokoh, tetapi juga perlu membangun sistem protektif, tata kelola yang adaptif, serta mekanisme kolaboratif lintas sektor.

“Keselamatan dan keberlanjutan bukanlah dua kutub yang bertentangan melainkan dua pilar yang harus disatukan dalam kebijakan publik. Dengan merancang solusi berbasis teknologi, regulasi yang adil, serta koordinasi tangguh, Indonesia bisa menjaga alur logistiknya tetap lancar, infrastrukturnya tetap aman, dan kepercayaan publik terhadap negara tetap terjaga,” kata Hakeng.