Ganjar Usul Pemerintah Pusat Tak Kaku Salurkan Bansos

Atau kasus lain lanjut Ganjar, di Banyumas ada seorang kepala desa yang mengatakan sudah mendata 300 warganya yang berhak mendapatkan bantuan ke pusat. Dari data itu, yang turun dan mendapatkan bantuan hanya 200 orang. Ironisnya, 200 orang itu beda dengan data yang diusulkan.

"Atau barangkali ada masyarakat yang berebut untuk dapat bantuan tunai yang Rp600.000, mereka tidak mau yang Rp200.000. Ini kan jadi persoalan dan itu membuat kami di bawah kesulitan," tegasnya.

Untuk itu, Ganjar mengusulkan agar pemerintah pusat bisa memberikan keluwesan. Bantuan-bantuan yang ada itu, silahkan semuanya dipasrahkan kepada Kepala Desa masing-masing.

"Alankah indahnya apabila bantuan sosial ini diselesaikan di level desa. Kami serahkan pada Kades, silahkan gunakan sesuai kriteria dan dengan lokalitas yang ada. Tentu kami baik dari Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten/Kota memberikan pendampingan," tegasnya.

Atau lanjut Ganjar, bantuan-bantuan yang diterima desa itu bisa dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan untuk lumbung pangan. Nantinya, lumbung pangan itu dapat dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Termasuk penerapan kartu Prakerja, kami juga usul bagaimana kalau itu diserahkan ke daerah. Dengan begitu, maka penggunaanya akan tepat sasaran dan para buruh tidak perlu kesulitan mendaftar via online. Apalagi sudah terjadi, kalau pendaftaran hanya mengandalkan satu sistem, itu pasti akan berjubel," terangnya.