Doa Warga Raja Ampat: Petahana Harus Tumbang dan Kami Memilih Kotak Kosong
Minggu, 06 September 2020 - 06:27 WIB
“Kami berdoa bersama untuk masa depan Raja Ampat ini. Kiranya para petinggi partai di Jakarta dapat memikirkan ulang keputusan mereka dan membatalkan keputusan partai serta menerbitkan surat keputusan kepada calon bupati dan wakil bupati lain, sehingga pilkada di Raja Ampat berlangsung secara demokratis. Masyarakat sudah tidak mau dipimpin bupati yang sekarang, makanya dukungan partai politik diambilnya semua,” kata Pendeta Padwa membuka kegiata doa bersama tersebut.
Lebih lanjut Padwa mengatakan, dalam Pilkada saat ini, sang petahana Abdul Faris Umlati, ini bukanlah Orang Asli Papua (OAP), sehingga seenaknya saja membuat kebijakan dan mengabaikan harapan besar OAP. Oleh karena itu, masyarakat Raja Ampat harus bersatu untuk melawannya.
“Anak-anakku, besok kita akan membangun kembali Raja Ampat dan kembali ke kampung kita masing-masing. Kita akan menghadapi kotak kosong. Dia (petahana) bukan anak negeri ini. Bahkan dari kita punya, hasilnya (yang dimiliki petahana). Dia membanggakan diri dan hari ini dia bersorak-sorak,” tegasnya sambil menghapus air matanya.
Dalam perhelatan pilkada bupati dan wakil bupati di Papua dan Papua Barat, menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon pada Minggu (6/9/2020) hari ini, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat telah mengeluarkan pernyatan tegas dimana mereka menolak calon bupati dan wakilnya yang bukan asli orang Papua.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timorius Murib, mengatakan pencalonan orang-orang bukan asli Papua harus dibatalkan, karena dianggap tidak memenuhi undang-undang otonomi khusus, yaitu pasal 28 ayat 1, 3, dan 4. (BACA JUGA: Mantan Gubernur Sumut Optimistis Bobby-Aulia Bisa Benahi Masalah Medan Utara)
“Ayat 3 dalam uu otsus tertulis, “rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua,” jelas Murib.
Timotius menafsirkan isi pasal itu bahwa calon gubernur dan wakilnya serta calon bupati dan wakilnya harus orang asli papua serta mendapat lampu hijau dari MRP.
“Yang kita perjuangan baik calon bupati dan wakil bupati orang Papua, tidak ada fifty-fifty yaitu calon bupati papua dan wakilnya non-Papua,” ujar Timotius Murib.
Timotius mengaku khawatir jika kepala daerah berasal dari warga pendatang akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak berpihak pada rakyat Papua.
Sementara itu, dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, sang petahanam Abdul Faris Umlati merupakan politikus dari partai Demokrat. Faris sendiri merupakan Ketua DPD Demokrat Papua Barat, yang berhasil mendudukan sembilan kader terbaik asal Partai Demokrat menduduki kursi DPRD Kabupaten Raja Ampat.
Lebih lanjut Padwa mengatakan, dalam Pilkada saat ini, sang petahana Abdul Faris Umlati, ini bukanlah Orang Asli Papua (OAP), sehingga seenaknya saja membuat kebijakan dan mengabaikan harapan besar OAP. Oleh karena itu, masyarakat Raja Ampat harus bersatu untuk melawannya.
“Anak-anakku, besok kita akan membangun kembali Raja Ampat dan kembali ke kampung kita masing-masing. Kita akan menghadapi kotak kosong. Dia (petahana) bukan anak negeri ini. Bahkan dari kita punya, hasilnya (yang dimiliki petahana). Dia membanggakan diri dan hari ini dia bersorak-sorak,” tegasnya sambil menghapus air matanya.
Dalam perhelatan pilkada bupati dan wakil bupati di Papua dan Papua Barat, menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon pada Minggu (6/9/2020) hari ini, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat telah mengeluarkan pernyatan tegas dimana mereka menolak calon bupati dan wakilnya yang bukan asli orang Papua.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timorius Murib, mengatakan pencalonan orang-orang bukan asli Papua harus dibatalkan, karena dianggap tidak memenuhi undang-undang otonomi khusus, yaitu pasal 28 ayat 1, 3, dan 4. (BACA JUGA: Mantan Gubernur Sumut Optimistis Bobby-Aulia Bisa Benahi Masalah Medan Utara)
“Ayat 3 dalam uu otsus tertulis, “rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli papua,” jelas Murib.
Timotius menafsirkan isi pasal itu bahwa calon gubernur dan wakilnya serta calon bupati dan wakilnya harus orang asli papua serta mendapat lampu hijau dari MRP.
“Yang kita perjuangan baik calon bupati dan wakil bupati orang Papua, tidak ada fifty-fifty yaitu calon bupati papua dan wakilnya non-Papua,” ujar Timotius Murib.
Timotius mengaku khawatir jika kepala daerah berasal dari warga pendatang akan melahirkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak berpihak pada rakyat Papua.
Sementara itu, dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, sang petahanam Abdul Faris Umlati merupakan politikus dari partai Demokrat. Faris sendiri merupakan Ketua DPD Demokrat Papua Barat, yang berhasil mendudukan sembilan kader terbaik asal Partai Demokrat menduduki kursi DPRD Kabupaten Raja Ampat.
tulis komentar anda