Perlu Solusi Jangka Panjang dan Kesadaran Masyarakat Atasi Banjir di Bekasi
Senin, 10 Maret 2025 - 14:08 WIB
Maulana mengatakan, penting untuk diingat bahwa perubahan iklim mempengaruhi seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akibatnya, peristiwa hujan ekstrem semakin sering terjadi. Tentunya diperlukan solusi jangka panjang untuk mengurangi dampaknya.
"Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga area resapan air, memastikan kebersihan drainase dari sampah, serta memanfaatkan area floodplain sesuai peruntukannya agar dapat berfungsi sebagai wilayah penampungan air alami."
Maulana Ibrahim Rau. Foto/Istimewa
Menurut Maulana, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai lembaga lainnya tentu telah melakukan upaya maksimal dalam mengkaji mitigasi kejadian banjir.
"Namun, tanpa kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, mitigasi bencana ini akan sulit dilakukan secara efektif. Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab dalam mengelola lingkungan dan mencegah banjir agar dampaknya dapat diminimalkan di masa depan."
Selain itu, lanjutnya, perlu dikembangkan lebih lanjut sistem mitigasi banjir yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah kebijakan Satu Peta Banjir, yang memanfaatkan kartografi atau sistem pemetaan yang intuitif agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.
Mengingat Kebijakan Satu Peta Nasional sudah dijalankan oleh Badan Informasi Geospasial, pengembangan Satu Peta Banjir menjadi langkah potensial untuk menyediakan informasi yang lebih terpusat dan akurat (misalnya menggunakan kedetailan studi banjir dengan skala yang lebih besar) mengenai daerah rawan banjir, pola aliran air, serta strategi mitigasi yang dapat dilakukan.
"Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga area resapan air, memastikan kebersihan drainase dari sampah, serta memanfaatkan area floodplain sesuai peruntukannya agar dapat berfungsi sebagai wilayah penampungan air alami."
Maulana Ibrahim Rau. Foto/Istimewa
Menurut Maulana, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai lembaga lainnya tentu telah melakukan upaya maksimal dalam mengkaji mitigasi kejadian banjir.
"Namun, tanpa kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, mitigasi bencana ini akan sulit dilakukan secara efektif. Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab dalam mengelola lingkungan dan mencegah banjir agar dampaknya dapat diminimalkan di masa depan."
Selain itu, lanjutnya, perlu dikembangkan lebih lanjut sistem mitigasi banjir yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah kebijakan Satu Peta Banjir, yang memanfaatkan kartografi atau sistem pemetaan yang intuitif agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.
Mengingat Kebijakan Satu Peta Nasional sudah dijalankan oleh Badan Informasi Geospasial, pengembangan Satu Peta Banjir menjadi langkah potensial untuk menyediakan informasi yang lebih terpusat dan akurat (misalnya menggunakan kedetailan studi banjir dengan skala yang lebih besar) mengenai daerah rawan banjir, pola aliran air, serta strategi mitigasi yang dapat dilakukan.
Lihat Juga :