Reses, Ketua DPRD Kota Bogor Serap Aspirasi Masyarakat
Jum'at, 07 Maret 2025 - 11:28 WIB
Politisi PKS ini mencatat, berdasarkan hasil reses bahwa diawal 2025 kondisi ekonomi Kota Bogor mulai menunjukkan sisi negative. Di mana daya beli masyarakat mengalami penurunan dan banyaknya aduan perihal kenaikan harga sembako.
Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah Kota Bogor untuk mencegah terjadinya inflasi. Terutama menjelang lebaran di akhir Maret nanti. "Tentu sisi ekonomi Kota Bogor harus diperhatikan. Aduan perihal naiknya harga sembako akan segera saya sampaikan ke pemkot agar dilakukan pencegahan inflasi menjelang lebaran nanti," ujarnya.
Sebagai salah satu anggota DPRD Kota Bogor tiga periode, Adit mengungkapkan masalah pendataan peserta BPJS PBI yang non aktif masih menjadi persoalan di masyarakat. Ia pun mengaku akan mendorong persoalan ini ke tingkat provinsi agar bisa mendapatkan bantuan anggaran. Sehingga angka cakupan peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor bisa mencapai 100%.
"Pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan. Angka cakupan peserta juga harus ditingkatkan. Sehingga kami dari DPRD Kota Bogor akan meminta ke pihak DPRD Provinsi agar bisa diberikan bantuan," jelasnya.
Lebih lanjut, Adit menilai untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kota Bogor sebagai "Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan" maka keberadaan kader posyandu harus diperhatikan. Ia mendapatkan banyak keluhan dari kader-kader posyandu atas minimnya anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), biaya operasional (BOP).
Ia menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah Kota Bogor untuk mencegah terjadinya inflasi. Terutama menjelang lebaran di akhir Maret nanti. "Tentu sisi ekonomi Kota Bogor harus diperhatikan. Aduan perihal naiknya harga sembako akan segera saya sampaikan ke pemkot agar dilakukan pencegahan inflasi menjelang lebaran nanti," ujarnya.
Sebagai salah satu anggota DPRD Kota Bogor tiga periode, Adit mengungkapkan masalah pendataan peserta BPJS PBI yang non aktif masih menjadi persoalan di masyarakat. Ia pun mengaku akan mendorong persoalan ini ke tingkat provinsi agar bisa mendapatkan bantuan anggaran. Sehingga angka cakupan peserta BPJS Kesehatan di Kota Bogor bisa mencapai 100%.
"Pelayanan kesehatan harus dimaksimalkan. Angka cakupan peserta juga harus ditingkatkan. Sehingga kami dari DPRD Kota Bogor akan meminta ke pihak DPRD Provinsi agar bisa diberikan bantuan," jelasnya.
Lebih lanjut, Adit menilai untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kota Bogor sebagai "Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan" maka keberadaan kader posyandu harus diperhatikan. Ia mendapatkan banyak keluhan dari kader-kader posyandu atas minimnya anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), biaya operasional (BOP).
Lihat Juga :