Pulihkan Kepercayaan Investor, DPRD Babel Didesak Bentuk Pansus Kerugian Lingkungan
Senin, 03 Februari 2025 - 18:40 WIB
Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani menegaskan, kontroversi penghitungan kerugian negara Rp271 triliun harus segera diselesaikan menimbulkan kegaduhan di Babel. Foto/Dok. SINDOnews
PANGKALPINANG - DPRD Bangka Belitung ( Babel ) kembali didesak membentuk pansus untuk perhitungan kerugian lingkungan dampak pertambangan dari kasus dugaan korupsi tata niaga timah . Tujuannya untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap industri tambang di Babel.
Desakan kali ini disampaikan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung lantaran nilai fantastis kerugian lingkungan mencapai Rp271 triliun itu dicurigai kuat tak berdasarkan perhitungan yang tepat. Perkara tersebut berdampak pada tergerusnya kepercayaan investor dalam negeri dan internasional terhadap Babel sehingga membuat ekonomi masyarakat setempat turun drastis.
Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani menegaskan pihaknya mendukung semua upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kendati demikian pemberantasan korupsi diingatkannys harus dari niat yang baik, bukan karena tekanan ataupun karena kepentingan kekuasaan bisnis sehingga tidak terkesan tebang pilih.
Menurutnya, kontroversi terhadap perlıitungan kerugian negara bernilai Rp271 triliun harus segera diselesaikan yang hingga hari ini adalah kegaduhan di Bangka Belitung. ”Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan DPRD provinsi Bangka Belitung menyikapi permasalahan ini dengan serius karena sangat berdampak bagi ekonomi Bangka Belitung," katanya dalam konferensi pers di Warkop Kongki, Pangkalpinang, Senin (3/2/2025).
Kurniadi mendesak penegak hukum dan pihak terkait dalam tata laksana pertimahan di Bangka Belitung untuk meınbuka seluas-luasnya dan menyajikan data valid kepada publik terkait perkara korupsi melibatkan PT Timah dan lima smelter itu. Langkah tersebut juga disampaikannya bertujuan memberikan keadilan bagi rakyat Bangka Belitung dan untuk menghentikan perpecahan serta kegaduhan di Bangka Belitung.
"Kami mendorong DPRD Bangka Belitung memanggil semua pihak dalam penyajian data valid yang selanjutnya di sajikan kepada publik. Agar tidak terjadi fitnah yang berkepanjangarı di negeri serumpun sebalai ini. kami mendorong DPRD agar ınenıbentuk Pansus dalam menyikapi permasalahan ini," tegasnya.
Selain Pansus, DPRD juga didesak membentuk tim kajian khusus yang terdiri dari berbagai pihak berkompeten.
Hal itu akan disebutnya berdampak dalam pengumpulan data valid, verifikasi faktual dan metode perhitungan serta kajian-kajian logis yang dapat diuji secara ilmiah dan dipertanggung jawabkan agar dapat memberikan pencerdasan kepada masyarakat secara luas.
Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung juga meminta Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII Pangkalpinang Bangka Belitung memberikan data hasil pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut pada periode 2015 - 2022 secara menyeluruh. Data serupa pada periode yang sama juga diharapkan dapat disampaikan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batu Rusa Cerucuk yang merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Aliran Sungai dan Rehabilitasi hutan.
"Kondisi hari ini ekonomi di Bangka Belitung sudah memprihatinkan seperti yang terjadi di kabupaten Bangka tengah yang saat ini mendapat perhatian pemerintah pusat dengan ditetapkannya sebagai daerah afirmasi penanggulangan kemiskinan prioritas. Di mana Bappeda Bangka Tengah mendata pada 2024 masyarakat yang masuk dalam katagori miskin mencapai 12.040 jiwa," jelasnya.
Desakan kali ini disampaikan Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung lantaran nilai fantastis kerugian lingkungan mencapai Rp271 triliun itu dicurigai kuat tak berdasarkan perhitungan yang tepat. Perkara tersebut berdampak pada tergerusnya kepercayaan investor dalam negeri dan internasional terhadap Babel sehingga membuat ekonomi masyarakat setempat turun drastis.
Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung, Kurniadi Ramadani menegaskan pihaknya mendukung semua upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kendati demikian pemberantasan korupsi diingatkannys harus dari niat yang baik, bukan karena tekanan ataupun karena kepentingan kekuasaan bisnis sehingga tidak terkesan tebang pilih.
Menurutnya, kontroversi terhadap perlıitungan kerugian negara bernilai Rp271 triliun harus segera diselesaikan yang hingga hari ini adalah kegaduhan di Bangka Belitung. ”Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dan DPRD provinsi Bangka Belitung menyikapi permasalahan ini dengan serius karena sangat berdampak bagi ekonomi Bangka Belitung," katanya dalam konferensi pers di Warkop Kongki, Pangkalpinang, Senin (3/2/2025).
Kurniadi mendesak penegak hukum dan pihak terkait dalam tata laksana pertimahan di Bangka Belitung untuk meınbuka seluas-luasnya dan menyajikan data valid kepada publik terkait perkara korupsi melibatkan PT Timah dan lima smelter itu. Langkah tersebut juga disampaikannya bertujuan memberikan keadilan bagi rakyat Bangka Belitung dan untuk menghentikan perpecahan serta kegaduhan di Bangka Belitung.
"Kami mendorong DPRD Bangka Belitung memanggil semua pihak dalam penyajian data valid yang selanjutnya di sajikan kepada publik. Agar tidak terjadi fitnah yang berkepanjangarı di negeri serumpun sebalai ini. kami mendorong DPRD agar ınenıbentuk Pansus dalam menyikapi permasalahan ini," tegasnya.
Selain Pansus, DPRD juga didesak membentuk tim kajian khusus yang terdiri dari berbagai pihak berkompeten.
Hal itu akan disebutnya berdampak dalam pengumpulan data valid, verifikasi faktual dan metode perhitungan serta kajian-kajian logis yang dapat diuji secara ilmiah dan dipertanggung jawabkan agar dapat memberikan pencerdasan kepada masyarakat secara luas.
Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung juga meminta Balai Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) XIII Pangkalpinang Bangka Belitung memberikan data hasil pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut pada periode 2015 - 2022 secara menyeluruh. Data serupa pada periode yang sama juga diharapkan dapat disampaikan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batu Rusa Cerucuk yang merupakan unit pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Aliran Sungai dan Rehabilitasi hutan.
"Kondisi hari ini ekonomi di Bangka Belitung sudah memprihatinkan seperti yang terjadi di kabupaten Bangka tengah yang saat ini mendapat perhatian pemerintah pusat dengan ditetapkannya sebagai daerah afirmasi penanggulangan kemiskinan prioritas. Di mana Bappeda Bangka Tengah mendata pada 2024 masyarakat yang masuk dalam katagori miskin mencapai 12.040 jiwa," jelasnya.
(poe)
Lihat Juga :
tulis komentar anda