Sidang Kasus Timah, Saksi Sebut Smelter Turunkan Aktivitas Smokel di Babel
Selasa, 26 November 2024 - 11:00 WIB
Persidangan lanjutan terdakwa kasus korupsi PT Timah Tbk, Harvey Moeis, Reza Andriansyah, dan Suparta di PN Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR RCTI
JAKARTA - Keberadaan smelter di Bangka Belitung (Babel) dinilai telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya timah dan distribusi kesejahteraan di wilayah tersebut. Salah satu dampak positifnya adalah penurunan aktivitas smokel atau penyelundupan timah ke luar negeri. Selain itu, smelter juga memberikan akses lebih luas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan, yang turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hal ini terungkap dalam kesaksian aktivis lingkungan di Bangka Belitung, Elly Rebuin di persidangan lanjutan terdakwa kasus korupsi PT Timah Tbk, Harvey Moeis, Reza Andriansyah, dan Suparta di PN Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
"Yang pasti, dengan adanya smelter, smokel itu menurun. Indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan monopoli tambang oleh PT Timah sudah tidak ada lagi. Sekarang rakyat juga diberi akses (pada pertambangan)," katanya.
Dia menjelaskan, sebelum adanya smelter, PT Timah mendominasi pengelolaan timah di Bangka. Namun, sejak perusahaan swasta diperbolehkan berpartisipasi, tercipta opsi kerja sama yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola tambang.
"Semenjak ada swasta, itikad baik kita adalah memberikan opsi agar rakyat bisa mengelola timah, sehingga kesejahteraan mereka pun meningkat," lanjutnya.
Keberadaan smelter juga memberikan stabilitas harga timah dan mengurangi ketergantungan pada pasar gelap. Para pengepul atau CV yang beroperasi diwajibkan memiliki badan hukum dan membayar pajak, sehingga meningkatkan kontribusi kepada pemerintah daerah dan negara. Namun, tantangan tetap ada. Aktivitas penyelundupan timah ilegal masih terjadi, meski sudah menurun.
"Smokel masih ada. Kemarin baru ada yang tertangkap. Yang kita takutkan adalah mereka yang menambang tanpa izin, merusak lingkungan, dan hasilnya dijual ke luar negeri," katanya.
Tantangan Kriminalitas dan Ekonomi
Kini, dengan bergulirnya kasus korupsi PT Timah ini, banyak perusahaan smelter yang terpaksa berhenti beroperasi. Hal ini bermuara pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak hanya itu, para penambang rakyat ini pun mulai berkurang, karena sulitnya memperoleh izin penambangan rakyat, di samping berkurangnya jumlah smelter yang beroperasi.
Hal ini terungkap dalam kesaksian aktivis lingkungan di Bangka Belitung, Elly Rebuin di persidangan lanjutan terdakwa kasus korupsi PT Timah Tbk, Harvey Moeis, Reza Andriansyah, dan Suparta di PN Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
"Yang pasti, dengan adanya smelter, smokel itu menurun. Indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan monopoli tambang oleh PT Timah sudah tidak ada lagi. Sekarang rakyat juga diberi akses (pada pertambangan)," katanya.
Dia menjelaskan, sebelum adanya smelter, PT Timah mendominasi pengelolaan timah di Bangka. Namun, sejak perusahaan swasta diperbolehkan berpartisipasi, tercipta opsi kerja sama yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola tambang.
"Semenjak ada swasta, itikad baik kita adalah memberikan opsi agar rakyat bisa mengelola timah, sehingga kesejahteraan mereka pun meningkat," lanjutnya.
Keberadaan smelter juga memberikan stabilitas harga timah dan mengurangi ketergantungan pada pasar gelap. Para pengepul atau CV yang beroperasi diwajibkan memiliki badan hukum dan membayar pajak, sehingga meningkatkan kontribusi kepada pemerintah daerah dan negara. Namun, tantangan tetap ada. Aktivitas penyelundupan timah ilegal masih terjadi, meski sudah menurun.
"Smokel masih ada. Kemarin baru ada yang tertangkap. Yang kita takutkan adalah mereka yang menambang tanpa izin, merusak lingkungan, dan hasilnya dijual ke luar negeri," katanya.
Tantangan Kriminalitas dan Ekonomi
Kini, dengan bergulirnya kasus korupsi PT Timah ini, banyak perusahaan smelter yang terpaksa berhenti beroperasi. Hal ini bermuara pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak hanya itu, para penambang rakyat ini pun mulai berkurang, karena sulitnya memperoleh izin penambangan rakyat, di samping berkurangnya jumlah smelter yang beroperasi.
tulis komentar anda