Poligami dan Narkoba Bisa Rontokkan Elektabilitas Kandidat di Pilkada Subang
Kamis, 26 September 2024 - 10:34 WIB
Para kandidat yang bertarung dalam Pilkada di Kabupaten Subang diimbau untuk waspada terhadap isu poligami dan narkoba. Foto/Ilustrasi
SUBANG - Para kandidat yang bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Subang diimbau untuk waspada terhadap dua isu krusial yang dapat merontokkan elektabilitas mereka: poligami dan narkoba.
“Jangan anggap remeh dua isu ini, karena keduanya sangat potensial menggerus bahkan meruntuhkan elektabilitas seorang kandidat,” ujar Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).
Berdasarkan data survei yang pernah dilakukan IPS, mayoritas publik di berbagai wilayah Indonesia cenderung tidak ingin dipimpin oleh kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, yang terlibat dalam poligami atau kasus narkoba.
Meskipun, di beberapa daerah, ada kandidat poligami yang tetap terpilih. ”Memang benar, ada beberapa contoh kasus di mana seorang calon bupati yang berpoligami tetap memenangkan kontestasi. Bahkan, ada yang terlibat kasus korupsi atau sudah ditahan KPK,” ucapnya.
Arman menjelaskan bahwa fenomena ini bisa terjadi karena isu negatif seperti poligami atau narkoba tidak selalu diketahui oleh mayoritas pemilih. “Dalam teori kampanye negatif, penting melihat seberapa banyak orang dan seberapa banyak yang percaya,” jelasnya.
Ia mencontohkan, seorang calon bupati bisa saja beristri lebih dari satu, tetapi jika hanya sedikit pemilih yang tahu atau percaya pada isu itu, maka dampaknya terhadap elektabilitas kandidat tidak akan signifikan.
Berdasarkan survei IPS, hanya sekitar 5-10% publik yang mengetahui isu negatif tentang calon yang mereka pilih. Namun, jika mayoritas publik mengetahui atau mempercayai isu tersebut, dampaknya bisa sangat besar.
Arman menegaskan bahwa kandidat yang terlibat poligami atau narkoba harus siap kehilangan elektabilitas jika isu ini terungkap luas. Menanggapi isu negatif terkait tiga calon bupati di Subang, Arman mengaku tidak memiliki informasi spesifik.
Namun, ia memperingatkan bahwa kandidat yang terlibat dua isu ini harus bersiap menghadapi kemungkinan merosotnya dukungan jika publik mengetahuinya.
”Saya tidak tahu siapa di antara calon-calon di Subang yang terlibat poligami atau narkoba, tapi saya ingin mengingatkan berdasarkan data, bahwa kedua isu ini tidak bisa dianggap enteng. Jika mayoritas pemilih mengetahuinya, kandidat tersebut bisa kehilangan suara,” tegasnya.
Untuk itu, Arman menyarankan agar para kandidat Pilkada Subang bersikap jujur sejak awal terkait isu-isu yang berpotensi merusak citra mereka.
“Lebih baik jujur dari awal. Jika memang terlibat poligami, misalnya, sampaikan saja kepada publik. Mungkin justru rakyat akan lebih simpatik jika kandidat jujur sejak awal daripada ketahuan belakangan,” tutupnya.
“Jangan anggap remeh dua isu ini, karena keduanya sangat potensial menggerus bahkan meruntuhkan elektabilitas seorang kandidat,” ujar Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).
Berdasarkan data survei yang pernah dilakukan IPS, mayoritas publik di berbagai wilayah Indonesia cenderung tidak ingin dipimpin oleh kepala daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur, yang terlibat dalam poligami atau kasus narkoba.
Meskipun, di beberapa daerah, ada kandidat poligami yang tetap terpilih. ”Memang benar, ada beberapa contoh kasus di mana seorang calon bupati yang berpoligami tetap memenangkan kontestasi. Bahkan, ada yang terlibat kasus korupsi atau sudah ditahan KPK,” ucapnya.
Arman menjelaskan bahwa fenomena ini bisa terjadi karena isu negatif seperti poligami atau narkoba tidak selalu diketahui oleh mayoritas pemilih. “Dalam teori kampanye negatif, penting melihat seberapa banyak orang dan seberapa banyak yang percaya,” jelasnya.
Ia mencontohkan, seorang calon bupati bisa saja beristri lebih dari satu, tetapi jika hanya sedikit pemilih yang tahu atau percaya pada isu itu, maka dampaknya terhadap elektabilitas kandidat tidak akan signifikan.
Berdasarkan survei IPS, hanya sekitar 5-10% publik yang mengetahui isu negatif tentang calon yang mereka pilih. Namun, jika mayoritas publik mengetahui atau mempercayai isu tersebut, dampaknya bisa sangat besar.
Arman menegaskan bahwa kandidat yang terlibat poligami atau narkoba harus siap kehilangan elektabilitas jika isu ini terungkap luas. Menanggapi isu negatif terkait tiga calon bupati di Subang, Arman mengaku tidak memiliki informasi spesifik.
Namun, ia memperingatkan bahwa kandidat yang terlibat dua isu ini harus bersiap menghadapi kemungkinan merosotnya dukungan jika publik mengetahuinya.
”Saya tidak tahu siapa di antara calon-calon di Subang yang terlibat poligami atau narkoba, tapi saya ingin mengingatkan berdasarkan data, bahwa kedua isu ini tidak bisa dianggap enteng. Jika mayoritas pemilih mengetahuinya, kandidat tersebut bisa kehilangan suara,” tegasnya.
Untuk itu, Arman menyarankan agar para kandidat Pilkada Subang bersikap jujur sejak awal terkait isu-isu yang berpotensi merusak citra mereka.
“Lebih baik jujur dari awal. Jika memang terlibat poligami, misalnya, sampaikan saja kepada publik. Mungkin justru rakyat akan lebih simpatik jika kandidat jujur sejak awal daripada ketahuan belakangan,” tutupnya.
(ams)
tulis komentar anda