Kinerja Pj Bupati Tabalong Hamida pada Triwulan Kedua Sukses Kendalikan Inflasi di Bawah Inflasi Nasional
Senin, 23 September 2024 - 21:15 WIB
Berikan Saran
Usai memaparkan kinerja triwulan kedua, Pj Bupati Tabalong yang didampingi KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah, Asisten dan Staf Ahli Setda Kabupaten Tabalong, langsung mendapatkan tanggapan dan saran-saran dari Tim Evaluator Kemendagri.
Auditor Ahli Madya, Tumonggi Siregar, selaku evaluator menyarankan ke depan Pj Bupati agar membawa dan membuat rencana bisnis indikator kinerja 2024. "Tujuannya agar kami bisa melihat secara komprehensif antara rencana dan realisasi kinerja," katanya.
Evaluator DPUPD Ahli Utama, Rolekson, menghendaki adanya inisiasi kebijakan-kebijakan untuk pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Tabalong. Bukan peraturan pencegahan korupsi yang sudah ada dan lama.
Selain itu, ditekankan oleh Rolekson, perlunya Pj Bupati menjaga kondusivitas dan netralitas ASN dalam Pilkada. "Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil supaya ASN netral. Selain kepatuhan, pelarangan mutasi ASN," ucapnya.
Evaluator DPUD Ahli Utama, Himawan, berupaya memastikan kegiatan Pemkab Tabalong yang memback-up program kesehatan, penanggulangan stunting dan posyandu sebagaimana yang jumlahnya dilaporkan Pj. Bupati.
Himawan menanyakanapakah2.240 kader dan 297 Posyandu aktif? Pertanyaantersebut langsung dijawab siap dan anggukan oleh Pj Bupati Tabalong Hamida.
Selain itu Himawan menyarankan adanya progress laporan Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan dari masyarakat. Jika berisiko, diameminta sesegera mungkin ditindaklanjuti.
Usai memaparkan kinerja triwulan kedua, Pj Bupati Tabalong yang didampingi KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah, Asisten dan Staf Ahli Setda Kabupaten Tabalong, langsung mendapatkan tanggapan dan saran-saran dari Tim Evaluator Kemendagri.
Auditor Ahli Madya, Tumonggi Siregar, selaku evaluator menyarankan ke depan Pj Bupati agar membawa dan membuat rencana bisnis indikator kinerja 2024. "Tujuannya agar kami bisa melihat secara komprehensif antara rencana dan realisasi kinerja," katanya.
Evaluator DPUPD Ahli Utama, Rolekson, menghendaki adanya inisiasi kebijakan-kebijakan untuk pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Tabalong. Bukan peraturan pencegahan korupsi yang sudah ada dan lama.
Selain itu, ditekankan oleh Rolekson, perlunya Pj Bupati menjaga kondusivitas dan netralitas ASN dalam Pilkada. "Kebijakan dan langkah-langkah yang diambil supaya ASN netral. Selain kepatuhan, pelarangan mutasi ASN," ucapnya.
Evaluator DPUD Ahli Utama, Himawan, berupaya memastikan kegiatan Pemkab Tabalong yang memback-up program kesehatan, penanggulangan stunting dan posyandu sebagaimana yang jumlahnya dilaporkan Pj. Bupati.
Himawan menanyakanapakah2.240 kader dan 297 Posyandu aktif? Pertanyaantersebut langsung dijawab siap dan anggukan oleh Pj Bupati Tabalong Hamida.
Selain itu Himawan menyarankan adanya progress laporan Tindak Lanjut atas Laporan Pengaduan dari masyarakat. Jika berisiko, diameminta sesegera mungkin ditindaklanjuti.
(ars)
Lihat Juga :