Tolak Pemekaran Papua, Masyarakat Asli Mimika: Hanya Menguntungkan Segelintir Pihak
Jum'at, 16 Agustus 2024 - 11:13 WIB
Tokoh masyarakat Mimika, Papua Tengah dari Suku Kamoro, Marianus Maknaipeku menolak wacana pemekaran Provinsi Papua Nemangkawi yang belakangan ini mencuat. Foto/Ist
MIMIKA - Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Papua Tengah dari Suku Kamoro, Marianus Maknaipeku menolak wacana pemekaran Provinsi Papua Nemangkawi yang belakangan ini mencuat.
Wacana tersebut dikhawatirkan menambah beban dan masalah bagi masyarakat lokal, utamanya bagi suku-suku asli, seperti Kamoro dan Amungme di Mimika.
"Harus mendengar suara kami masyarakat asli Papua, pemekaran yang diusulkan hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan tidak memberikan manfaat bagi suku-suku asli, terutama Kamoro dan Amungme," ujar Marianus, Jumat (16/8/2024).
Dia berharap Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Valentinus S. Sumitro mendengarkan aspirasi masyarakat asli Mimika dalam menolak wacana pemekaran tersebut.
Sebagai perwakilan masyarakat adat, dia bakal kecewa jika usulan tersebut malah didukung.
Dia menilai, jika ada wacana pemekaran, lebih baik wilayah Papua Bomberai Raya yang diusulkan, bukan Papua Nemangkawi.
Sebab, pemekaran Papua Nemangkawi hanya akan melayani kepentingan beberapa kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup suku-suku asli.
"Wacana pemekaran wilayah ini telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Mimika Papua Tengah, terutama di wilayah yang terlibat langsung. Banyak yang merasa pemekaran wilayah ini lebih bersifat politis dan tidak berdasar pada kebutuhan riil masyarakat adat," katanya.
Marianus Maknaipeku menyatakan kekhawatiran mendalam dari masyarakat adat Mimika terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak negatif pada kehidupan mereka.
Warga berharap pemerintah pusat bisa lebih peka dan mendengarkan aspirasi masyarakat adat sebelum mengambil keputusan yang berpotensi merugikan banyak pihak.
Wacana tersebut dikhawatirkan menambah beban dan masalah bagi masyarakat lokal, utamanya bagi suku-suku asli, seperti Kamoro dan Amungme di Mimika.
"Harus mendengar suara kami masyarakat asli Papua, pemekaran yang diusulkan hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan tidak memberikan manfaat bagi suku-suku asli, terutama Kamoro dan Amungme," ujar Marianus, Jumat (16/8/2024).
Dia berharap Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Valentinus S. Sumitro mendengarkan aspirasi masyarakat asli Mimika dalam menolak wacana pemekaran tersebut.
Sebagai perwakilan masyarakat adat, dia bakal kecewa jika usulan tersebut malah didukung.
Dia menilai, jika ada wacana pemekaran, lebih baik wilayah Papua Bomberai Raya yang diusulkan, bukan Papua Nemangkawi.
Sebab, pemekaran Papua Nemangkawi hanya akan melayani kepentingan beberapa kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup suku-suku asli.
"Wacana pemekaran wilayah ini telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Mimika Papua Tengah, terutama di wilayah yang terlibat langsung. Banyak yang merasa pemekaran wilayah ini lebih bersifat politis dan tidak berdasar pada kebutuhan riil masyarakat adat," katanya.
Marianus Maknaipeku menyatakan kekhawatiran mendalam dari masyarakat adat Mimika terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak negatif pada kehidupan mereka.
Warga berharap pemerintah pusat bisa lebih peka dan mendengarkan aspirasi masyarakat adat sebelum mengambil keputusan yang berpotensi merugikan banyak pihak.
(shf)
tulis komentar anda