Gawat! Angka Perceraian di Depok Melonjak Drastis Imbas Judi Online dan Pinjol
Minggu, 30 Juni 2024 - 18:35 WIB
"Meningkatnya itu dari awal Januari 2024, biasanya meningkatnya karena judi online, pinjaman online. Karena kenapa? karena faktor Covid-19 belum dapat pekerjaan yang sesuai atau belum dapat pekerjaan yang pemasukannya kuat sehingga mereka mengambil jalan pintas," ujarnya.
"Jadi sejak 2024 ini mulai ada gejala-gejala muncul, gejala sengketa perselisihan yang berdampak dari judi online dan pinjaman online," tambahnya.
Baca juga: Doa saat Menghadapi Perceraian bagi Para Suami dan Istri
Sebelumnya, lima provinsi terbesar yang terpapar judi online berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tertinggi Jawa Barat (Jabar) nilai transaksi Rp3,8 triliun, disusul Jakarta nilai transaksi Rp2,3 triliun.
“Saya juga ingin menyampaikan hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar studi online. Saya ingin menyampaikan 5 provinsi terbesar secara demografi, yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK. Pertama yang paling di atas Jawa Barat, pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8 triliun,” ungkap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
"Jadi sejak 2024 ini mulai ada gejala-gejala muncul, gejala sengketa perselisihan yang berdampak dari judi online dan pinjaman online," tambahnya.
Baca juga: Doa saat Menghadapi Perceraian bagi Para Suami dan Istri
Sebelumnya, lima provinsi terbesar yang terpapar judi online berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tertinggi Jawa Barat (Jabar) nilai transaksi Rp3,8 triliun, disusul Jakarta nilai transaksi Rp2,3 triliun.
“Saya juga ingin menyampaikan hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar studi online. Saya ingin menyampaikan 5 provinsi terbesar secara demografi, yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK. Pertama yang paling di atas Jawa Barat, pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8 triliun,” ungkap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
(cip)
Lihat Juga :