Rakornas Komisi Informasi ke-15, Komitmen Kawal Indonesia Indonesia Emas 2045
Kamis, 13 Juni 2024 - 14:01 WIB
Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) se-Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Foto: SINDOnews/Erfan Maaruf
BANJARMASIN - Komisi Informasi (KI) Republik Indonesia telah menggelar gelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) se-Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rakornas demi memperkuat koordinasi sebagai bentuk persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
“Salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Karena informasi merupakan kebutuhan pokok,” kata Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, Kamis (13/6/2024).
Menurut dia, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global.
“Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia,” lanjut Donny.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," kata Hadi.
Pelaksanaan Rakornas ke-15 KI se-Indonesia berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia emas 2045.
Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret di forum Rakornas ke-15.
“Salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Karena informasi merupakan kebutuhan pokok,” kata Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, Kamis (13/6/2024).
Menurut dia, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global.
“Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi Keterbukaan Informasi di Indonesia,” lanjut Donny.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan memberikan akses informasi yang luas dan mudah kepada masyarakat, kita dapat menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," kata Hadi.
Pelaksanaan Rakornas ke-15 KI se-Indonesia berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia emas 2045.
Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret di forum Rakornas ke-15.
(ams)
tulis komentar anda