Pemerintah Pakai Data e-Commerce untuk Salurkan BLT, PKS Sebut Ngawur
Jum'at, 01 Mei 2020 - 13:46 WIB
Foto/ilustrasi.istimewa
JAKARTA - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengkritik penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang akan melibatkan bigdata milik penyedia jasa transportasi daring dan e-commerce. Langkah tersebut justru menunjukan kelemahan data pemerintah.
“Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komprehensif terkait seluruh data negara ini apalagi terkait data orang tidak mampu,” katanya Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (30/4/2020).
Pemerintah, lanjut Madani, mempunyai perangkat yang lebih lengkap untuk pendataan. Ada Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Kesehatan, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga Ditjen Pajak.
Mardani mendesak adanya pembenahan data. Sebab stimulus ekonomi itu kuncinya efektivitas penyaluran bantuan melalui akurasi data. Dalam kasus pandemi virus Corona, perlu pembaruan data karena banyak masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah makin ngawur ini. Masa kita minta data ke perusahaan swasta? Seharusnya negara lebih kuat dan komprehensif terkait seluruh data negara ini apalagi terkait data orang tidak mampu,” katanya Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (30/4/2020).
Pemerintah, lanjut Madani, mempunyai perangkat yang lebih lengkap untuk pendataan. Ada Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Kesehatan, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga Ditjen Pajak.
Mardani mendesak adanya pembenahan data. Sebab stimulus ekonomi itu kuncinya efektivitas penyaluran bantuan melalui akurasi data. Dalam kasus pandemi virus Corona, perlu pembaruan data karena banyak masyarakat yang terdampak.
Lihat Juga :