Inilah 10 Sikap Dukungan Warga Terkait Destinasi Super Premium di Labuan Bajo
Kamis, 13 Agustus 2020 - 04:53 WIB
Kapal pesiar berlabuh di Labuan Bajo, NTT. Ratusan masyarakat Manggarai Barat (Mabar) memiliki 10 poin terkait upaya percepatan pembangunan destinasi Super Premium di Labuhan Bajo. Foto/SINDOnews/Puguh Hariyanto
LABUAN BAJO - Masyarakat Manggarai Barat (Mabar) mengeluarkan 10 poin dukungan terkait upaya percepatan pembangunan destinasi Super Premium di Labuhan Bajo . Mereka berharap pembangunan pariwisata ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Adapun 10 sikap mendukung pemerintah tersebut yakni, pertama, mendukung Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) sebagai representasi pemerintah pusat sesuai amanat Perpres No 32/2018 hingga terealisasinya pembangunan infrastruktur super premium bersama Pemkab Manggarai Barat, Pemprov NTT serta peran serta masyarakat Labuhan Bajo – Flores. (Baca juga: Masyarakat Mabar Dukung Pembangunan Destinasi Super Premium di Labuan Bajo)
Kedua, mendukung pembangunan sarana-prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya – Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo. Catatannya tetap dipastikan bahwa kegiatan pembangunannya berada di zona pemanfaatan wisata daratan Taman Nasional Komodo yang berdasarkan analisa dan kajian mengacu peraturan perundang-undangan.
Ketiga, mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan menerapkan carrying capacity dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Utamanya dalam zona pemanfaatan wisata daratan dan zona pemanfataan wisata laut demi keberlangsungan sumber daya alam beserta ekosistemnya.
Keempat, mengajak seluruh jajaran Forkopimda Manggarai barat serta DPRD Manggarai Barat meningkatkan sistem koordinatif yang proporsional demi kelancaran fungsi BOPLBF di Labuhan Bajo. (Baca juga: Sport Tourism Menggeliat di Bukit Teletubbies Labuan Bajo)
Kelima, mengutuk keras adanya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Manggarai Barat yang menolak pembangunan sarana-prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya – Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo, tanpa alasan dan kajian rasional serta pertimbangan yang konstruktir demi pemanfaatan kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyrakat.
Adapun 10 sikap mendukung pemerintah tersebut yakni, pertama, mendukung Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) sebagai representasi pemerintah pusat sesuai amanat Perpres No 32/2018 hingga terealisasinya pembangunan infrastruktur super premium bersama Pemkab Manggarai Barat, Pemprov NTT serta peran serta masyarakat Labuhan Bajo – Flores. (Baca juga: Masyarakat Mabar Dukung Pembangunan Destinasi Super Premium di Labuan Bajo)
Kedua, mendukung pembangunan sarana-prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya – Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo. Catatannya tetap dipastikan bahwa kegiatan pembangunannya berada di zona pemanfaatan wisata daratan Taman Nasional Komodo yang berdasarkan analisa dan kajian mengacu peraturan perundang-undangan.
Ketiga, mendukung kebijakan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan menerapkan carrying capacity dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Utamanya dalam zona pemanfaatan wisata daratan dan zona pemanfataan wisata laut demi keberlangsungan sumber daya alam beserta ekosistemnya.
Keempat, mengajak seluruh jajaran Forkopimda Manggarai barat serta DPRD Manggarai Barat meningkatkan sistem koordinatif yang proporsional demi kelancaran fungsi BOPLBF di Labuhan Bajo. (Baca juga: Sport Tourism Menggeliat di Bukit Teletubbies Labuan Bajo)
Kelima, mengutuk keras adanya kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Manggarai Barat yang menolak pembangunan sarana-prasarana penunjang pariwisata di Loh Buaya – Pulau Rinca Kawasan Taman Nasional Komodo, tanpa alasan dan kajian rasional serta pertimbangan yang konstruktir demi pemanfaatan kawasan konservasi untuk kesejahteraan masyrakat.
Lihat Juga :