Universitas Brawijaya Minta Pemerintah Tegakkan Etika Berpolitik dan Demokrasi
Selasa, 06 Februari 2024 - 12:58 WIB
Pada seruan yang dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila.
”Negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD NKRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar, dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum,” kata Prof. Sukir Maryanto di Lobi Universitas Brawijaya.
Prof. Sukir menyatakan, penegakkan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem pengorganisasian negara dilakukan rakyat atau dengan persetujuan rakyat.
“Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini,” tegasnya.
Baca Juga: Sivitas Akademika Unpad Bandung Kritik Kualitas Demokrasi di Era Jokowi
”Negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD NKRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar, dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum,” kata Prof. Sukir Maryanto di Lobi Universitas Brawijaya.
Prof. Sukir menyatakan, penegakkan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem pengorganisasian negara dilakukan rakyat atau dengan persetujuan rakyat.
“Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini,” tegasnya.
Baca Juga: Sivitas Akademika Unpad Bandung Kritik Kualitas Demokrasi di Era Jokowi
Lihat Juga :