Mahasiswa FH Universitas Brawijaya Bergerak, Nyatakan Sikap: Hilangnya Etika Moral Pejabat Negara
Sabtu, 03 Februari 2024 - 19:22 WIB
Terlebih dari tindakan yang dilakukan membuat kegaduhan di negara, dan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.
"Sebagai kepala negara seharusnya Presiden Jokowi dapat bersikap selayaknya negarawan, bukan malah memberikan keberpihakan. Negara ini nampak terlihat kehilangan komitmennya dalam menegakkan amanat reformasi, karena haus akan melanggengkan kekuasaannya, melalui cara-cara yang nihil etika sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat," tandasnya.
Kritikan dari mahasiswa dan akademisi di perguruan tinggi ini menambah panjang deretan kampus-kampus yang melontarkan kritikan kepada pemerintah Presiden Jokowi. Sebelumnya di Malang, Universitas Islam Malang (Unisma) melalui Ikatkan Keluarga Alumni (IKA) Unisma juga telah mengkritik Presiden Joko Widodo, yang membuat matinya demokrasi.
Jauh sebelum Unisma, beberapa hari terakhir para guru besar dan dosen di Universitas Gajah Mada (UGM), akademisi Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sudah melontarkan kritikan.
Kritikan itu intinya meminta Jokowi tidak ikut campur dan mengerahkan segala upaya untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka, yang notabene merupakan anak kandungnya. Selain itu, para akademisi juga mengkritik munculnya nama Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto, melanggar konstitusi.
Apalagi pada prosesnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyatakan ada pelanggaran etika berat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman, yang masih paman dari Gibran Rakabuming Raka.
"Sebagai kepala negara seharusnya Presiden Jokowi dapat bersikap selayaknya negarawan, bukan malah memberikan keberpihakan. Negara ini nampak terlihat kehilangan komitmennya dalam menegakkan amanat reformasi, karena haus akan melanggengkan kekuasaannya, melalui cara-cara yang nihil etika sehingga menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat," tandasnya.
Kritikan dari mahasiswa dan akademisi di perguruan tinggi ini menambah panjang deretan kampus-kampus yang melontarkan kritikan kepada pemerintah Presiden Jokowi. Sebelumnya di Malang, Universitas Islam Malang (Unisma) melalui Ikatkan Keluarga Alumni (IKA) Unisma juga telah mengkritik Presiden Joko Widodo, yang membuat matinya demokrasi.
Jauh sebelum Unisma, beberapa hari terakhir para guru besar dan dosen di Universitas Gajah Mada (UGM), akademisi Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Andalas (Unand) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sudah melontarkan kritikan.
Kritikan itu intinya meminta Jokowi tidak ikut campur dan mengerahkan segala upaya untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka, yang notabene merupakan anak kandungnya. Selain itu, para akademisi juga mengkritik munculnya nama Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto, melanggar konstitusi.
Apalagi pada prosesnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyatakan ada pelanggaran etika berat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman, yang masih paman dari Gibran Rakabuming Raka.
(shf)
tulis komentar anda