Kasus Beli Emas 7 Ton, Pakar Hukum: Kejagung Selamatkan Uang Negara
Selasa, 30 Januari 2024 - 13:33 WIB
Crazy Rich Surabaya Budi Said. Foto/MPI
SURABAYA - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia UII) Ari Wibowo menilai, penetapan tersangka Crazy Rich Surabaya, Budi Said, sudah tepat jika memang terjadi tindakan melawan hukum.
Hal ini disampaikan Ari menanggapi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan tersangka BS dalam kasus pembelian emas Antam, sebesar 7 ton. Penetapan tersangka ini merupakan upaya untuk menyelamatkan keuangan negara.
“Kejaksaan mengusut kasus tersebut tentu untuk menegakan hukum yang salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan keuangan negara,” kata Ari, Selasa (30/1/2024).
Menurut Ari, jika dalam sebuah transaksi jual beli terjadi wanprestasi maka masuknya ke ranah perdata dan tidak bisa dimasukan dalam ranah pidana. Namun jika dalam transaksi jual beli tersebut terdapat unsur melawan hukum maka bisa masuk ranah perdata maupun pidana.
Dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Agung, diduga ada kongkalikong antara penjual dan pembeli sehingga emas bisa dibeli dengan harga murah.
“Dalam hal yang demikian maka bisa saja masuk dalam ranah pidana khususnya tindak pidana korupsi karena PT Antam merupakan BUMN sehingga di dalamnya terdapat keuangan negara,” ucapnya.
Ari menambahkan, kalau tidak ada kongkalikong antara penjual dan pembeli maka mestinya pembeli tidak bisa dikenakan pidana dan sah saja pembeli menggugat PT Antam selaku penjual apabila melakukan wanprestasi.
Hal ini disampaikan Ari menanggapi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan tersangka BS dalam kasus pembelian emas Antam, sebesar 7 ton. Penetapan tersangka ini merupakan upaya untuk menyelamatkan keuangan negara.
“Kejaksaan mengusut kasus tersebut tentu untuk menegakan hukum yang salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan keuangan negara,” kata Ari, Selasa (30/1/2024).
Menurut Ari, jika dalam sebuah transaksi jual beli terjadi wanprestasi maka masuknya ke ranah perdata dan tidak bisa dimasukan dalam ranah pidana. Namun jika dalam transaksi jual beli tersebut terdapat unsur melawan hukum maka bisa masuk ranah perdata maupun pidana.
Dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Agung, diduga ada kongkalikong antara penjual dan pembeli sehingga emas bisa dibeli dengan harga murah.
“Dalam hal yang demikian maka bisa saja masuk dalam ranah pidana khususnya tindak pidana korupsi karena PT Antam merupakan BUMN sehingga di dalamnya terdapat keuangan negara,” ucapnya.
Ari menambahkan, kalau tidak ada kongkalikong antara penjual dan pembeli maka mestinya pembeli tidak bisa dikenakan pidana dan sah saja pembeli menggugat PT Antam selaku penjual apabila melakukan wanprestasi.
tulis komentar anda