Caleg DPRD Banten dari Partai Perindo Ida Noviananda Ajak Aparatur Negara Wujudkan Pemilu Damai
Kamis, 11 Januari 2024 - 19:09 WIB
Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 6 Kabupaten Tangerang Partai Perindo, Ida Noviananda meminta agar aparatur untuk mewujudkan Pemilu Damai. Foto/MPI/Fariz Abdullah
SERANG - Caleg DPRD Provinsi Banten Partai Perindo, Ida Noviananda meminta agar aparatur untuk mewujudkan Pemilu Damai sesuai dengan tagline yang digaungkan.
Hal itu diutarakan karena belakangan ini banyak masyarakat yang sudah mulai terkecoh dengan peran aparatur negara di Pemilu 2024.
"Demokrasi mundur jauh ke belakang apalagi kita melihat mau tidak mau di depan kita baliho baliho dipasang sebentar, orang secara instan bisa jadi ketum itu sangat luar biasa loh buat saya," kata Ida saat menjadi narasumber dalam acara Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang ditayankan MNC Portal Indonesia dengan tema Netralitas Aparatur Negara Dipertanyakan?" pada Rabu (10/1/2024).
Menurut dia, peran aparatur negara di Pemilu 2024 ini terlalu mencolok dan timpang sehingga menimbulkan preseden buruk di masyarakat.
"Tanpa keberpihakan mereka dalam waktu 2-3 jam baliho bisa dipasang itu nggak mungkin kalau kita dari masyarakat itu ngga mungkin," katanya.
Karenanya dia berharap aparatur negara justru bisa mengedukasi langsung masyarakat agar Pemilu ini bisa dilakukan dengan lurus dan benar.
"Mengerikan jika Aparatur terlibat dalam Pemilu. Kalau saya ketika sosialisasi lawan ketakutan, karena ini hak kita, ayok kita lakukan apa yang menjadi hak kita," katanya.
"Makanya kenapa aparat harus netral, karena dibiayai negara integritas nya dipertaruhkan dan dia pelayan publik kan jadi ngga bisa sebelah pihak," sambung dia.
Lebih jauh Ida menjelaskan peran KPU dan Bawaslu ini juga harus terus dievaluasi agar Pemilu damai bisa terwujud.
"KPU dan Bawaslu harus jadi wasit yang baik penyelenggara yang baik karena dilihat masyarakat. Mau ngga mau pemilu 2024 sebagai orang yang ikut berkali kali pemilu, ini terburuk yang pernah saya lihat," tandasnya.
Hal itu diutarakan karena belakangan ini banyak masyarakat yang sudah mulai terkecoh dengan peran aparatur negara di Pemilu 2024.
"Demokrasi mundur jauh ke belakang apalagi kita melihat mau tidak mau di depan kita baliho baliho dipasang sebentar, orang secara instan bisa jadi ketum itu sangat luar biasa loh buat saya," kata Ida saat menjadi narasumber dalam acara Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang ditayankan MNC Portal Indonesia dengan tema Netralitas Aparatur Negara Dipertanyakan?" pada Rabu (10/1/2024).
Menurut dia, peran aparatur negara di Pemilu 2024 ini terlalu mencolok dan timpang sehingga menimbulkan preseden buruk di masyarakat.
"Tanpa keberpihakan mereka dalam waktu 2-3 jam baliho bisa dipasang itu nggak mungkin kalau kita dari masyarakat itu ngga mungkin," katanya.
Karenanya dia berharap aparatur negara justru bisa mengedukasi langsung masyarakat agar Pemilu ini bisa dilakukan dengan lurus dan benar.
"Mengerikan jika Aparatur terlibat dalam Pemilu. Kalau saya ketika sosialisasi lawan ketakutan, karena ini hak kita, ayok kita lakukan apa yang menjadi hak kita," katanya.
"Makanya kenapa aparat harus netral, karena dibiayai negara integritas nya dipertaruhkan dan dia pelayan publik kan jadi ngga bisa sebelah pihak," sambung dia.
Lebih jauh Ida menjelaskan peran KPU dan Bawaslu ini juga harus terus dievaluasi agar Pemilu damai bisa terwujud.
"KPU dan Bawaslu harus jadi wasit yang baik penyelenggara yang baik karena dilihat masyarakat. Mau ngga mau pemilu 2024 sebagai orang yang ikut berkali kali pemilu, ini terburuk yang pernah saya lihat," tandasnya.
(shf)
tulis komentar anda