Komisi IV DPRD Kota Bogor Gelar Raker Terpadu, Bahas Layanan Kesehatan
Rabu, 13 Desember 2023 - 13:54 WIB
Dia juga menyoroti perihal verifikasi dan validasi data yang dinonaktifkan harus segera ditindaklanjuti Dinsos Kota Bogor. Agar nantinya warga yang masih terindetifikasi sebagai masyarakat tidak mampu bisa dimasukkan ke dalam penerima manfaat PBI APBD Kota Bogor.
Sebab berdasarkan informasi dari Dinkes, Pemkot Bogor telah mengalokasikan anggaran Rp120 miliar untuk program jaminan kesehatan BPJS PBI APBD Kota Bogor dan Jawa Barat.
Kuota yang tersedia masih ada sekitar 40.000 lagi.
”Nah kami minta agar Dinsos segera dan cepat dalam melakukan veirifikasi dan validasi data atas peserta yang dinonaktifkan, supaya tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Sri Kusnaeni, turut menekankan BPJS Kesehatan Kota Bogor lebih pro aktif dalam menyampaikan laporan kepada DPRD Kota Bogor. Dia pun menyoroti perihal turunnya UHC Kota Bogor yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
Sebab berdasarkan informasi dari Dinkes, Pemkot Bogor telah mengalokasikan anggaran Rp120 miliar untuk program jaminan kesehatan BPJS PBI APBD Kota Bogor dan Jawa Barat.
Kuota yang tersedia masih ada sekitar 40.000 lagi.
”Nah kami minta agar Dinsos segera dan cepat dalam melakukan veirifikasi dan validasi data atas peserta yang dinonaktifkan, supaya tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Sri Kusnaeni, turut menekankan BPJS Kesehatan Kota Bogor lebih pro aktif dalam menyampaikan laporan kepada DPRD Kota Bogor. Dia pun menyoroti perihal turunnya UHC Kota Bogor yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
Lihat Juga :