Fraksi PKS: Buka Data Penerima Bansos Corona di Jabar dan Revisi
Rabu, 29 April 2020 - 18:32 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memeriksa bantuan yang akan dikirim melalui kantor pos, beberapa waktu lalu. Foto/dok.SINDOnews
BANDUNG - Seluruh pihak mesti bisa segera meredam kegaduhan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) dampak Corona (COVID-19) Pemprov Jabar. Kegaduhan justru mengakibatkan fokus penanganan dampak pandemi terganggu.
"Permasalahan ini (COVID-19) adalah permasalahan kesehatan, lalu meluas menjadi persoalan ekonomi menyusul adanya pembatasan sosial dan lain-lain. Jangan sampai meluas lagi ke permasalahan konflik sosial, apalagi politik," tegas Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Rabu (29/4/2020).
Hadi berharap penyelesaian dampak ekonomi akibat COVID-19 dilakukan dalam suasana kondusif. Karena itu dia meminta aparat ikut turun tangan meredam kegaduhan. Terlebih, dirinya mencium gelagat ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.
"Gugus tugas perlu menangani ini. Dari kepolisian, intel, ini harus dideteksi, siapa yang bermain ini? Silakan dengan tupoksinya aparat berwenang meredam masalah ini," kata anggota Komisi V DPRD Jabar itu.
"Permasalahan ini (COVID-19) adalah permasalahan kesehatan, lalu meluas menjadi persoalan ekonomi menyusul adanya pembatasan sosial dan lain-lain. Jangan sampai meluas lagi ke permasalahan konflik sosial, apalagi politik," tegas Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, Rabu (29/4/2020).
Hadi berharap penyelesaian dampak ekonomi akibat COVID-19 dilakukan dalam suasana kondusif. Karena itu dia meminta aparat ikut turun tangan meredam kegaduhan. Terlebih, dirinya mencium gelagat ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.
"Gugus tugas perlu menangani ini. Dari kepolisian, intel, ini harus dideteksi, siapa yang bermain ini? Silakan dengan tupoksinya aparat berwenang meredam masalah ini," kata anggota Komisi V DPRD Jabar itu.
Lihat Juga :