Sejalan dengan Jokowi, Ganjar Gerak Cepat Tekan Kemiskinan di Jateng

Ganjar meminta provinsi dan kabupaten mengkoordinasikan sumber-sumber pembiayaan intervensi P3KE (APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, BUMN/D dan stakeholder lainnya), baik yang sudah direalisasikan/diterima bantuannya maupun masih rencana/proses.

“Kebutuhan PKE yang progres capaiannya masih rendah, segera melakukan intervensi pada tahun 2023 secara masif, dengan mengoptimalkan APBN, APBD dan APBDes serta sumber pembiayaan non Pemerintah (BUMN, BUMD, BAZNAS, UPZ, CSR),” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meminta provinsi memvalidasi potensi intervensi/bantuan dari sumber pembiayaan yang ada. Selain itu, memvalidasi faktual data kebutuhan yang belum mendapatkan intervensi/bantuan.

“Kemudian, melaporkan hasil intervensi/bantuan (tagging BNBA) pada SIKS-DJ,” ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan kabupaten untuk membentuk Sekretariat PKE prioritas, selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dan berkala atas perkembangan intervensi PKE di Kabupaten, dan melaporkannya kepada Pemprov Jateng.

Di sisi lain, Ganjar menyampaikan beberapa alasan mendasar terkait dengan masih rendahnya capaian penanganan kemiskinan ekstrim. Pertama, keterbatasan anggaran pemerintah untuk PKE karena saat perencanaan tidak berbasis PKE,