Validasi DPT Pemilu, Ketua DPP Perindo Ingatkan DPRt Cocokkan Data dengan RT RW
Senin, 22 Mei 2023 - 13:51 WIB
Ketua DPP Bidang Hukum Internal Partai Perindo serahkan SK DPRt
MALANG - Ketua DPP Bidang Hukum Internal Partai Perindo Christophorus Taufik meminta para pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) yang telah dilantik agar bisa menyisir data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari RT RW tempat tinggal. Pasalnya ada berdasarkan Pemilu 2019 lalu ditemukan beberapa kejanggalan pada data RT RW yang ada berjumlah 0, sehingga membuat tidak DPT yang terdaftar.
"Saya mengajak semua pengurus DPRt kita bantu petugas pemilihan PPS, PPK, agar tahapan-tahapan itu bisa mendekati semua bantu dimutakhirkan datanya," ucap Christophorus Taufik dikonfirmasi pada Senin (22/5/2023).
Tetapi Chris sapaan akrabnya mengatakan, itu belum tentu bisa dikatakan sebagai kecurangan pemilu, tetapi lebih karena kesalahan administrasi sehari-hari. Pasalnya ia menemukan ada beberapa perpindahan penduduk di tingkat RT yang datanya tidak tersusun secara rapi.
"Kalau saya bilang ini bukan kecurangan, tapi nggak diniatkan. Kalau kecurangan ini ada orang yang niat tapi ini saya lihat tadi penjelasan nggak ada yang niat karena memang banyak warga yg pindah tapi nggak mau lapor RT RWnya, karena bisa online. Ya kalau kayak gitu bukan kecurangan," terangnya.
Baca juga: Pesan Ketua DPP Partai Perindo ke DPRt di Kabupaten Malang setelah Dilantik
Selama ini warga kerap kali meremehkan laporan perpindahan penduduk, pasalnya selama ini serba online yang membuat laporan warga tidak tercatat secara baik. Alhasil ketika warga itu sudah pamit pindah di grup WhatsApp atau pamit secara online, datanya tidak tercatat sehingga mempengaruhi jumlah data penduduk di lingkungan sekitarnya.
"Jadi kalau ada orang pindah supaya dibiasakan disosialisasikan ngasih tahu RT RW setempat. Ternyata dengan online sekarang itu ada kelemahan lewat online, tidak perlu lapor RW. Ya kalau tidak lapor RT RW-nya mana tahu, di sistem online itu tidak melibatkan RT RW," jelasnya.
Maka ia pun mengajak para DPRt juga mengawal data-data penduduk di tingkat RT RW, hal ini untuk memudahkan pendataan dan membantu penyelenggara Pemilu 2024.
"Ternyata 0-nya itu kelemahan di pendataan warga, itu tugas DPRt menyosialisasikan bagaimana membuat mengajak warga supaya memutakhirkan DPT secara benar, itu saja," bebernya.
Di sisi lain Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Malang Bambang Anjar menyatakan, untuk mengantisipasi adanya kasus serupa seperti itu, setiap kali pelantikan pengurus DPRt pihaknya memanggil Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panwas untuk memberikan pengetahuan ke para pengurus. Tetapi ia menyakini juga itu bukan bagian dari bentuk kecurangan yang dilakukan.
"Kita panggil PPK, kita panggil Panwas untuk memberikan arahan jadi kita tidak bertentangan. Apa yang disampaikan PPK itulah yang akan dilakukan, (kalau untuk antisipasi kecurangan) untuk sementara nggak ada lurus - lurus saja, nggak curiga saya," ucap Bambang Anjar.
"Saya mengajak semua pengurus DPRt kita bantu petugas pemilihan PPS, PPK, agar tahapan-tahapan itu bisa mendekati semua bantu dimutakhirkan datanya," ucap Christophorus Taufik dikonfirmasi pada Senin (22/5/2023).
Tetapi Chris sapaan akrabnya mengatakan, itu belum tentu bisa dikatakan sebagai kecurangan pemilu, tetapi lebih karena kesalahan administrasi sehari-hari. Pasalnya ia menemukan ada beberapa perpindahan penduduk di tingkat RT yang datanya tidak tersusun secara rapi.
"Kalau saya bilang ini bukan kecurangan, tapi nggak diniatkan. Kalau kecurangan ini ada orang yang niat tapi ini saya lihat tadi penjelasan nggak ada yang niat karena memang banyak warga yg pindah tapi nggak mau lapor RT RWnya, karena bisa online. Ya kalau kayak gitu bukan kecurangan," terangnya.
Baca juga: Pesan Ketua DPP Partai Perindo ke DPRt di Kabupaten Malang setelah Dilantik
Selama ini warga kerap kali meremehkan laporan perpindahan penduduk, pasalnya selama ini serba online yang membuat laporan warga tidak tercatat secara baik. Alhasil ketika warga itu sudah pamit pindah di grup WhatsApp atau pamit secara online, datanya tidak tercatat sehingga mempengaruhi jumlah data penduduk di lingkungan sekitarnya.
"Jadi kalau ada orang pindah supaya dibiasakan disosialisasikan ngasih tahu RT RW setempat. Ternyata dengan online sekarang itu ada kelemahan lewat online, tidak perlu lapor RW. Ya kalau tidak lapor RT RW-nya mana tahu, di sistem online itu tidak melibatkan RT RW," jelasnya.
Maka ia pun mengajak para DPRt juga mengawal data-data penduduk di tingkat RT RW, hal ini untuk memudahkan pendataan dan membantu penyelenggara Pemilu 2024.
"Ternyata 0-nya itu kelemahan di pendataan warga, itu tugas DPRt menyosialisasikan bagaimana membuat mengajak warga supaya memutakhirkan DPT secara benar, itu saja," bebernya.
Di sisi lain Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Malang Bambang Anjar menyatakan, untuk mengantisipasi adanya kasus serupa seperti itu, setiap kali pelantikan pengurus DPRt pihaknya memanggil Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panwas untuk memberikan pengetahuan ke para pengurus. Tetapi ia menyakini juga itu bukan bagian dari bentuk kecurangan yang dilakukan.
"Kita panggil PPK, kita panggil Panwas untuk memberikan arahan jadi kita tidak bertentangan. Apa yang disampaikan PPK itulah yang akan dilakukan, (kalau untuk antisipasi kecurangan) untuk sementara nggak ada lurus - lurus saja, nggak curiga saya," ucap Bambang Anjar.
(msd)
tulis komentar anda