Viral SD Ambruk di Karawang, Partai Perindo: Bangun Kembali dan Perhatikan Kualitas Pendidikan Dasar di Daerah
Selasa, 16 Mei 2023 - 17:59 WIB
Yerry Tawalujan - yang merupakan bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara dari Partai Perindo itu - menilai harus ada pembenahan terus menerus pada sistem pendidikan, khususnya pendidikan dasar di daerah pedesaan dan terpencil.
Pendidikan dasar, kata dia, merupakan modal yang sangat penting untuk jenjang pendidikan selanjutnya.
"Pendidikan dasar yang berkualitas menentukan nasib masa depan anak-anak. Menentukan nasib masa depan bangsa ini," ujar Yerry yang merupakan politisi senior dari Partai Perindo - yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
Baca juga: Jembatan di Karawang Ambruk, Warga 1 Dusun Terisolasi
Dengan adanya peristiwa ini, politisi Partai Perindo - yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu - mengimbau kepada pemerintah pusat - dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) - serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih mengawasi sarana dan prasarana pendidikan dasar di daerahnya.
Yerry menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pada Pasal 7 tentang Investasi Lahan Pendidikan ayat 1 dan 2 mengatakan: Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non-formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
Pendidikan dasar, kata dia, merupakan modal yang sangat penting untuk jenjang pendidikan selanjutnya.
"Pendidikan dasar yang berkualitas menentukan nasib masa depan anak-anak. Menentukan nasib masa depan bangsa ini," ujar Yerry yang merupakan politisi senior dari Partai Perindo - yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
Baca juga: Jembatan di Karawang Ambruk, Warga 1 Dusun Terisolasi
Dengan adanya peristiwa ini, politisi Partai Perindo - yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu - mengimbau kepada pemerintah pusat - dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) - serta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih mengawasi sarana dan prasarana pendidikan dasar di daerahnya.
Yerry menambahkan, sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pada Pasal 7 tentang Investasi Lahan Pendidikan ayat 1 dan 2 mengatakan: Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun non-formal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
Lihat Juga :