Cerita Partai Masyumi: Pernah Menjadi Kekuatan Politik Terbesar di Indonesia
Senin, 08 Mei 2023 - 11:10 WIB
PNI menjadi pewaris tradisi nasionalis akbar di masa sebelum perang sekaligus partai tunggal yang berdiri sehari setelah proklamasi kemerdekaan.
Kendati demikian, karena berbagai aliran di dalamnya, PNI kemudian terpecah -pecah menjadi beberapa partai, yakni Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan Partai Rakyat Nasional (PRN) yang masing-masing memiliki 18 kursi dan enam kursi.
“Dengan merekrut pengikut terutama dari kalangan pegawai pemerintah, baik pusat maupun daerah, mereka (PNI) mengusung kepentingan orang kecil dalam suatu bentuk nasionalisme proletarian yang disebut Marhaeinisme”.
Di luar Masyumi dan PNI, pada tahun 1952 itu juga berdiri kekuatan politik yang dianggap mewakili kutub Marxis. Salah satunya adalah PKI (Partai Komunis Indonesia) yang pasca peristiwa Madiun 1948, tidak dilarang.
Kendati demikian, dengan dibubarkannya FDR (Front Demokrasi Rakyat) PKI mengalami kemunduran besar. PKI juga tidak diterima bergabung ke dalam pemerintahan.
Namun sejumlah partai yang senafas (Marxis), tapi secara politik pesaing PKI, berhasil masuk pemerintahan. Di antaranya adalah Partai Murba yang meski hanya memiliki empat kursi di parlemen, namun tak sedikit simpatisannya tersebar di PNI dan PSI.
Kemudian ada PSI pimpinan Sutan Sjahrir yang mendapatkan 15 kursi dan Partai Sosialis pimpinan Amir Sjarifuddin yang hanya meraup dua kursi.
Di luar perwakilan partai politik, terdapat wakil rakyat non partai yang jumlahnya juga lumayan besar. Pada masa itu, koalisi politik terhadap jalannya roda pemerintahan berlangsung tidak stabil.
Keputusan kabinet tak lebih dari keputusan pimpinan partai politik yang diambil dalam rapat pimpinan sehari sebelumnya. Dari 16 kelompok politik, yakni termasuk non partai, 13 di antaranya meraih jabatan penting di pemerintahan.
Namun dua partai terbesar, yaitu Masyumi dan PNI yang menjadi penentu stabilitas lembaga negara justru kurang terwakili. Merasa yakin sebagai salah satu organisasi politik langka yang menjadi simpatisan riil di masyarakat, Masyumi hanya bisa menyesali keadaan tersebut.
Kendati demikian, karena berbagai aliran di dalamnya, PNI kemudian terpecah -pecah menjadi beberapa partai, yakni Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) dan Partai Rakyat Nasional (PRN) yang masing-masing memiliki 18 kursi dan enam kursi.
“Dengan merekrut pengikut terutama dari kalangan pegawai pemerintah, baik pusat maupun daerah, mereka (PNI) mengusung kepentingan orang kecil dalam suatu bentuk nasionalisme proletarian yang disebut Marhaeinisme”.
Di luar Masyumi dan PNI, pada tahun 1952 itu juga berdiri kekuatan politik yang dianggap mewakili kutub Marxis. Salah satunya adalah PKI (Partai Komunis Indonesia) yang pasca peristiwa Madiun 1948, tidak dilarang.
Kendati demikian, dengan dibubarkannya FDR (Front Demokrasi Rakyat) PKI mengalami kemunduran besar. PKI juga tidak diterima bergabung ke dalam pemerintahan.
Namun sejumlah partai yang senafas (Marxis), tapi secara politik pesaing PKI, berhasil masuk pemerintahan. Di antaranya adalah Partai Murba yang meski hanya memiliki empat kursi di parlemen, namun tak sedikit simpatisannya tersebar di PNI dan PSI.
Kemudian ada PSI pimpinan Sutan Sjahrir yang mendapatkan 15 kursi dan Partai Sosialis pimpinan Amir Sjarifuddin yang hanya meraup dua kursi.
Di luar perwakilan partai politik, terdapat wakil rakyat non partai yang jumlahnya juga lumayan besar. Pada masa itu, koalisi politik terhadap jalannya roda pemerintahan berlangsung tidak stabil.
Keputusan kabinet tak lebih dari keputusan pimpinan partai politik yang diambil dalam rapat pimpinan sehari sebelumnya. Dari 16 kelompok politik, yakni termasuk non partai, 13 di antaranya meraih jabatan penting di pemerintahan.
Namun dua partai terbesar, yaitu Masyumi dan PNI yang menjadi penentu stabilitas lembaga negara justru kurang terwakili. Merasa yakin sebagai salah satu organisasi politik langka yang menjadi simpatisan riil di masyarakat, Masyumi hanya bisa menyesali keadaan tersebut.
tulis komentar anda